Hadiri Sidang Paripurna DPD, Syarifudin Suding Dilaporkan ke MKD

Foto Ist.
_

Rapat Paripurna DPD yang berlangsung taggal 3 April 2017 bukan saja menimbulkan persoalan berkepanjangan bagi DPD itu sendiri. Anggota DPR RI dari Partai Hanura, Syarifudin Sudding, ikut terkena getahnya.

Suding yang hadir dalam Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan DPD RI yang sedang bermasalah, dinilai telah melanggar kode etik DPR RI. Pelanggaran itu lalu dilaporkan ke Majeles Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Koalisi Penegak Citra Parlemen (KPCP), pada Rabu (11/4/2017) siang.

“Dalam laporan ini kami memandang bahwa Syarifudin Sudding dapat mencederai kehormatan DPR RI dan dapat dipersepsikan ada capur tangan DPR RI terhadap DPD RI. Oleh karena itu kami meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan agar melakukan pemeriksaan secara etik, untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran etik berdasarkan peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Kode Etik DPR RI,” kata Anwar Rasak, pelapor.

Menurut koalisi, tindakan yang dilakukan oleh Sudding dapat dikelompokkan sebagai, pertama, menggunakan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan golongan, yaitu Partai Politik Hanura.

Kehadiran Syarifudin Sudding dalam pelantikan Ketua DPD, Oesman Sapta yang Ketua Umum Partai Hanura, dapat dipersepsikan dan diduga sebagai bentuk upaya sistematis dan diduga sebagai upaya campur tangan DPR RI terhadap DPD RI.

Selain itu, tambah Anwar ada paya yang bersangkutan untuk mempengaruhi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi agar hadir dalam acaa pelantikan pimpinan DPD hasil sidang paripurna yang kontroversial dan ilegal.

Pendampingan terhadap Wakil Ketua MA itu diduga sebagai upaya penyalahgunaan jabatan untuk melawan hukum. Tindakah itu merupakan pelanggaran Pasal 6 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

Pasal 6 ayat 4 peraturan DPR itu menyebutan: Anggota dialarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan.

Dalam laporannya koalisi meminta agar MKD memerisak Syarifudin Sudding, dan menegakkan kode etik DPR RI.

 

Share This: