Nova Riyanti Yusuf Penuhi Panggilan KPK

_

Mantan Wakil Ketua Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf Selasa (21/2) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi  Charles Jones Mesang.

Mesang merupakan tersangka kasus penerimaan hadiah, dalam pembahasan anggaran optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 2014.

“Sebagai warga negera Indonesia yang baik saya memenuhi  undangan KPK sebagai saksi. Saya hadir di sini untuk membantu KPK  menyelesaikan sebuah kasus. Ya udah tahlah kasus apa. Jadi saya sudah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh KPK sesuai dengan apa yang kami ingat,” kata Nova saat meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Kehadiran Nova di KPK diharapkan dapat memberikan informasi penting, sehingga KPK mendapatkan titik terang.

“Karena itu udah lama banget, tahun 2013. Jadi bahan-bahan sudah saya sampaikan ke penyidik,” ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai pertemuan dengan para petinggi Kemenakertrans dalam  pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014, dirinya mengaku  tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa di komisi IX dirinya  bergerak sesuai dengan pengajuan, atau usulan dari kementerian atau lembaga jadi kalau terkait dengan badan anggaran itu bukan tupoksi dirinya di Komisi IX.

“Semua sudah  saya sampaikan ke penyidik. Jadi silakan bisa dicek ke penyidik semua. Itu sudah disampaikan semua pokoknya saya transparan apa yang saya tau sudah saya sampaikan termasuk bukti-bukti berkas,” katanya

KPK sendiri telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles J Mesang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Charles diduga menerima hadiah sebanyak Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi.

Atas dugaan

tindak pidana yang dilakukannya, Charles yang kini menjadi anggota Komisi II DPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Charles Jones Mesang, diduga ada pihak lain yang turut menerima uang dari mantan Dirjen P2KT, Jamaluddien Malik yang telah menjadi terpidana.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp 6,7 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut sebagian dari uang itu diberikan pada beberapa pihak, termasuk Menakertrans saat itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang disebut menerima Rp 400 juta dari Jamaluddien Malik.

Jamaluddien Malik sendiri telah dijatuhi hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider, satu bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Jamaluddien untuk membayar pengganti kerugian negara sebanyak Rp 5,4 miliar.

Share This: