Helikopter Agusta Westland Akhirnya Masuk ke KPK

Helikopter Agusta Westland AW101 (Foto:militer.or.id)
_

Keinginan untuk memiliki pesawat helikopter canggih Agusta Westland AW 101, akhirnya tak kesampaian. Pembelian pesawat yang memang sudah menbimulkan kontroversi sejak lama itu akhirnya berujung pada persoalan hukum. Pusat Polisi Militer TNI bekerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka terkait pengadaan helikopter  Agustwa Westland AW101.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengumuman sendiri ketiga tersangka tersebut, dalam jumpa pers didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marekal Hadi Tjahjanto di KPK, ketua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (26/5/207).

“Dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik POM TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sementara menetapkan tiga tersangka militer Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu,” papar Gatot

Ketiga tersangka tersebut adalah Marsekal Pertama FA sebagai pejabat pembuat komitmen, Letnan Kolonel WW sebagai pejabat kas dan Pembantu Letnan Dua SS sebagai staf pejabat kas.

Menurut Gatot, pembelian helikopter tersebut menyebabkan potensi kerugian negara sekitar 220 miliar. Nilai kontrak pengadaan helikopter tersebut adalah Rp 738 miliar. Pom TNI dan KPK telah memeriksa sejumlah 13 saksi. 6 saksi dari unsur TNI dan tujuh orang dari unsur sipil.

Panglima TNI menjelaskan, dirinya pernah dipanggil oleh presiden untuk menanyakan perihal pembelian pesawat buatan Inggris-Italia yang dinilai terlalu mahal. Sementara kondisi keuangan negara saat ini sedang berat.

Pembelian bisa dilakukan, menurut Gatot menjelaskan keinginan presiden, bila keuangan negara memungkinkan. Tetapi itu pun bila barang serupa tidak bisa diproduksi di dalam negeri, dan harus dilakukan kerjasama teknologi.

Pembelian helikopter Agusta Westland sejak awal direncanakan memang telah menimbulkan polemik karena harganya yang terlalu mahal. Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk membatalkan pembelian helikopter VVIP Agusta Westland 101 buatan Inggris/Italia, yang diusulkan TNI Angkatan Udara itu pada Desember 2015 lalu.

“Dengan mempertimbangkan dan mendengarkan berbagai masukan, Presiden memutuskan tidak menyetujui pembelian Merlyn Agusta AW 101,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam siaran pers di Kantor Presiden, usai Rapat Kabinet Terbatas terkait Alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Desember 2015.

Sekretaris Kabinet mengatakan, keputusan diambil oleh Presiden Jokowi mengingat helikopter Super Puma yang digunakan saat ini dianggap masih layak. “Kedua, dalam kondisi keuangan seperti ini pembelian heli dianggap harganya terlalu tinggi,” ujarnya menambahkan.

Dengan begitu, helikopter VVIP Super Puma yang dirakit PT Dirgantara Indonesia, masih akan digunakan untuk selanjutnya. Namun, pemerintah juga memikirkan untuk helikopter cadangan.

Mengingat, mobilitas Presiden yang tinggi dan jangkauan antarpulau di Indonesia juga memungkinkan untuk harusnya ada cadangan. “Karena sekarang sama sekali tidak ada (cadangan).”

Presiden Jokowi meminta, pengadaan harus sesuai aturan yang ada, yakni dengan membeli dari buatan Indonesia.

Entah kenapa keinginan presiden tidak digubris. Pada awal Februari 2017 helikopter canggih dan mewah tersebut terlihat sudah terparkir di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, tapi dengan dipasangi garis polisi. Kabarnuya Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan, dan menelisik pengiriman helikopter tersebut.

Penyelidikan terkait pembelian helikopter tersebut sebenarnya suday dimulai sejak Januari 2017 melalui surat panglima TNI no Sprin 3000/xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101.

“Saya menyerahkan investigasi awal ke KSAU yang dilantik Januari 2017, dan dengan bekerja cepat maka pada 24 Feb 2017, KSAU mengirimkan hasil investigasi. Dari hasil investigasi KSAU semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku karena korupsi konspirasi, dari ini maka bermodal investigasi KSAU,” ungkap bekas kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut.

Pembentukan tim investigas tersebut karena keberadaan helikopter tersebut menimbulkan polemik. Pembelian helicopter Agusta Welang  pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Gatot Nurmantyo mengaku tidak tahu mengenai pembelian helikopter tersebut dan sempat terjadi silang pendapat antara Panglima TNI dengan Kementerian Pertahanan.

Agusta Westland AW101 merupakan pesawat yang canggih. Helikopter ini dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, di mana terdapat beberapa fasilitas kelas VVIP. Tak hanya itu, heli ini memiliki standar keamanan seperti perahu karet, sarana bantalan udara seperti airbag saat terjadi benturan.

Secara kapasitas, heli ini memiliki panjang 19,53 meter dan ketinggian 6,62 meter, sehingga memiliki ruang yang besar dan mampu mengangkut 13 orang penumpang ditambah 3 orang kru. Di dalamnya terpasang 3 unit mesin Rolls-Royce Turbomeca RTM322-01 turboshafts bertenaga 2.100 tenaga kuda.

 

Share This: