Hotma Sitompul Sempat Terima 400 Ribu Dolar dari Proyek e-KTP

_

Pengacara Hotma Sitompol akui terima uang atau honorarium sebesar USD 400.000 dan uang Rp150 juta dari Sugiharto dan Irman, dua mantan pejabat di Kemendagri yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP. Uang itu merupakan kompensasi atau honorarium, sebagai kuasa hukum dari kedua mantan pejabat Kemendagri itu.

Penunjukkan dirinya sebagai kuasa hukum Irman dan Sugiharto, lantaran saat itu ada gugatan oleh perusahaan yang kalah dalam tender tersebut.

“Waktu itu le lang sudah terjadi. Salah satu peserta lelang yang kalah mengugat, dan Kemendagri minta kami untuk bantu klirkan apa yang terjadi,” jelas Hotma di Pengadilan Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Atas penunjukan tersebut, Hotma lalu mengirim surat klarifikasi ke sejumlah instansi, seperti Mabes Polri, KPK, Kejaksaan Agung dan instansi terkait dengan proyek tersebut.

Mengenai cara pemberian uang dari Kemendagri ke Hotma, dia mengaku tidak mengetahui secara persis. Menurutnya urusan keuangan ada bagian tersendiri. Hanya saja laporan keuangan selalu dia pantau.

“Saya kepala kantor tidak terima begituan, itu masuk lewat administrasi dulu baru nanti ada laporan keuangan,” jawab dia.

Namun Hotma  menjelaskan, pemberian uang dilakukan dengan dua cara. Untuk uang USD 400.000 diberikan cash melalui salah satu anak buahnya yang juga pengacara, Mario. Sednagkan uang Rp150 juta tersebut melalui transfer.

Uang yang 400 ribu dolarn sudah dikembalikan kepada pihak KPK, sedangkan uang sebesar RP150 juta tidak diserahkan ke KPK, karena meyakini tidak ada kaitannya dengan proyek e-KTP. Itu diakuinya memang fee murni yang diberikan Kemendagri untuk honornya sebagai pengacara.

Ketemu Setya Novanto.

Dalam persidangan itu Hotma Sitompul juga mengakui pernah bertemu Ketua DPR, Setya Novanto di Hotel Grand Hyatt untuk menanyakan perihal kasus e-KTP. Pengakuan itu disampaikan Hotma untuk menjawab pertanyaan jaksa.

“Pernah dengan Mario, lawyer kami, terkait dengan chip yang dibeli oleh Paulus, yang tidak bisa digunakan oleh proyek ini saat ini. Saya bertemu karena saya dapat informasi, Setya Novanto pemegang proyek ini (e-KTP),” jelas Hotma.

“Kenapa bapak kalau misalnya bertemu terkait Paulus tidak hubungi Chaeruman?” tanya jaksa.

“Karena kenalnya Novanto. Saya tidak ada jalan lagi mau kemana karena cuma dia (Novanto) yang saya kenal,” jawabnya.

JPU lalu membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Hotma saat proses penyidikan. Isinya merupakan pernyataan Paulus Tannos, mantan Direktur Sandipala Arthapura, yang tergabung konsorsium PNRI saat itu. Kepada Hotma, Tannos menyebut proyek yang merugikan negara Rp2,3 Triliun itu merupakan proyek ketua DPR saat ini Setya Novanto.

“Benar. Iya betul,” kata Hotma membenarkan isi BAP.

Ketika bertemu dengan Ketua Umum Golkar itu di Grand Hyatt, Hotma langsung menanyakan segala seluk beluk proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Tapi dia jawab tidak tahu sama sekali mengenai proyek e-KTP itu,” tukasnya.

Share This: