Hukum Tidak Adil Terhadap Perempuan, DPD RI Terbitkan RUU Gender

_

Perempuan masih sering dirugikan akibat ketidakadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat terdapat sejumlah UU dan Perda yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, UUD 1945 Pasal 27 (b) menjamin kesamaan hukum bagi setiap warganegara, namun pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat perbedaan status antara suami dengan istri. Suami disebut kepala keluarga, sedangkan istri ibu rumahtangga. Status ini menunjukkan ketidakadilan hukum menurut kajian DPD RI.

Perbedaan status itu mengandung berbagai implikasi hukum yang merugikan perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja menghidupi keluarganya tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama.

Contoh lain ialah ketentuan keimigrasian dan kewarganegaraan, yang tidak memberi kesempatan perempuan menentukan hak memilih kewarganegaraan bagi dirinya sendiri dan anaknya. Dampaknya merugikan perempuan memiliki anak bercerai dari suami orang asing.

Ada banyak ketidakadilan hukum lainnya terhadap perempuan. “Berbagai Perda, misalnya, menempatkan perempuan yang karena kemiskinannya menjadi pekerja seks sebagai target buruan penegak hukum. Sedangkan laki-laki yang menjadi pelanggan mereka tidak dikenakan sanksi apa pun,” tulis naskah akademik yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

RUU ini telah diputuskan dan menjadi produk unggulan DPD RI. Ruang lingkupnya terhitung sangat luas karena berambisi mengintegrasikan seluruh indikator kesetaraan gender yang terdapat dalam UUD 1945, yakni meliputi 14 rumpun hak dasar yang penjabarannya mencapai 40 hak konstitusional.

14 Rumpun Hak Dasar

Empatbelas rumpun hak dasar yang menjadi landasan DPD RI merumuskan pasal-pasal dalam RUU Gender tersebut ialah hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak atas pemerintahan.

Berdasarkan 14 rumpun hak dasar tersebut, RUU Gender DPD RI berisi 68 pasal yang terbagi dalam 12 bab. Tujuan utama pembuatan UU ini dijelaskan dalam pasal 3, yakni:

1. Mewujudkan kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali,

2. Menciptakan kondisi dan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat,

3. Menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi keadilan gender sebagai hak asasi manusia,

4. Menghapus segala bentuk diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki,

5. Menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki,

6. Memberikan arah bagi kebijakan untuk penanganan dan pencapaian adanya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai pihak.

Untuk itu, DPD RI menempatkan kewajiban negara dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan jaminan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.”

Share This:

About Eriyawan 3 Articles
IT consultant.