ICW: Peradilan di Indonesia Telah Mati

_

Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz menilai peradilan Indonesia mati. Menurutnya hakim tidak lagi menghadirkan keadilan dan memperbaiki kesalahan yang dibuat lembaganya, dalam memutus perkara.

Donald mengatakan hal itu pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang menolak gugatan GKR Hemas terkait penuntunan pengucapan  sumpah Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI, oleh Wakil Ketua MA Non Yudisial Suwardi, 4 April 2017 lalu.

“Peradilan kita sudah mati,” ungkapnya saat dikonfirmasi balaikita, Kamis (8/6/2017).

Hari ini PTUN telah memutuskan perkara gugatan GKR Hemas terhadap kehadiran Wakil Ketua MA Non Yudisial Suwardi, untuk menuntun pembacaan sumpah pimpinan DPD Oesman Sapta Odang dan kedua Nono Sampurno dan Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim PTUN hari ini menolak gugatan GKR Hemas, karena Majelis Hakim menilai, para pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini, hingga legal standing para pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Donald menduga, sikap Majelis Hakim PTUN dalam memutus perkara karena  karena hubungan hierakis yang lebih tinggi, mengingat bahwa, Mahkamah Agung membawahi PTUN.

Salah satu Hakim PTUN, Nelvy Christin menyebut, Majelis Hakim tidak melihat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) cacat hukum.

Majelis hakim menilai permohonan pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini. Selain itu legal standing para pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Dalam pertimbanganya hakim Nelvy menyatakan, penuntutan sumpah pimpinan DPD bukan kewenangan dari PTUN. Lantaran penuntutan itu merupakan acara seremonial.

 

Share This: