Impor Beras dan Nasib Petani

Foto: Bisnis Indonesia
_

Oleh: Nofi Chandra

Dari data yang ada, sampai sekarang disparitas harga beras di pasar dunia dengan di pasar domestik memang masih amat tinggi. Menurut data FAO, sepanjang 2017 harga beras Vietnam sekitar US$ 0,31/kg (setara Rp 4.100/kg dengan kurs Rp 13.225 per dolar AS), dan beras Thailand US$ 0,34/kg (Rp 4.496/kg).

Sementara beras dalam negeri senilai US$ 0,79/kg (Rp 10.447/kg). Oleh karena itulah mengapa Izin impor beras dicurigai sebagai cara mudah mendapatkan dana segar buat modal bertarung di tahun politik. Tudingan semacam ini selalu diputar ulang. Tapi sampai sekarang belum ada pelaku yang diseret ke meja hijau karena berperilaku rente.

Sementara itu, kontradiksi antara isu surplus beras dan kurangnya pasokan atau lemahnya daya serab Bulog terus dipelihara sedemikian rupa, sekalipun keputusan impor selalu menuai kecaman. Karena pada saat yang sama diyakini produksi lebih dari cukup, bahkan surplus.

Termasuk keputusan pemerintah untuk mengimpor beras baru-baru ini. Seperti diyakini Kementerian Pertanian, produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling atau setara 46,3 juta ton beras. Dengan konsumsi 114,8 kg/kapita/tahun, konsumsi beras 263 juta penduduk setara 30,19 juta ton beras.

Artinya apa? Artinnya adalah bahwa ada surplus 16,11 juta ton beras. Lalu saat produksi tinggi, bahkan surplus, mengapa impor? Jika surplus itu benar tentu pasar akan kebanjiran beras. Jumlah 16,11 juta ton beras itu setara dengan setengah kebutuhan konsumsi beras nasional setahun.

Banjir beras juga akan membuat harga tertekan ke bawah. Yang terjadi justru sebaliknya: harga beras terus naik sejak September 2017 sampai saat ini. Jika kenaikan harga terjadi dalam 2-3 hari, sangat mungkin ada ulah spekulan yang mengambil untung di air keruh. Tapi jika kenaikan terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini pertanda pasokan beras ada masalah.

Boleh jadi ada yang bermain di rantai pasok, boleh jadi pula disengaja memang demikian agar muncul kesepakatan bahwa persediaan beras nasional sedang terancam. Saya kira, jika demikian adanya, ini lah kejahatan bisnis dari tahun ke tahun yang selalu dipelihara.

Kebutuhan rakyat terkait harga beras murah menjadi lahan kongkalikong untuk mendulang bergepok-gepok uang demi pasokan saku segelintir oknum-oknum tertentu. Dan seperti biasa, sebentar lagi isu beras akan mereda, berganti dengan yang lain.

Di sisi lain, stok beras Perum Bulog dikabarkan terus mengalami penurunan hingga saat ini. Hal tersebut terkait dengan operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog guna menurunkan harga beras di pasaran gegara kenaikan harga yang bergerak liar di luar ketetapan harga eceran beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2 Januari 2018, stok beras PSO Perum Bulog berada di kisaran 950 ribu ton. Namun jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga saat ini sebesar 837.405 ton. Masih dari data Bulog yang dibeberakan ke media ketika itu, Stok beras Bulog yang tercatat 837.405 ton digelontorkan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan sehingga persediaan pun terus menipis.

Rata-rata penyaluran beras dalam operasi pasar mulai 3-17 Januri 2018 sebesar 8.902 ton per hari. Dengan demikian, rencana penyaluran 18 Januari-31 Maret 2018 total sebesar 462.918 ton, sehingga perkiraan sisa stok pada 31 Maret 2018 sebesar 142.029 ton.

Mirisnya, ‎ cerita lain juga muncul. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) ‎Agung Hendriadi justru sempat mempertanyakan daya serab Bulog yang rendah. Menurutnya, selama ini penyerapan Perum Bulog terhadap gabah hasil petani masih sangat rendah. Rata-rata hanya sekitar 7 persen-8 persen dari hasil panen petani.

Menurut dia, pada tahun lalu penyerapan gabah petani oleh Bulog ditargetkan mencapai 3,7 juta ton setara beras. Namun dari target tersebut, yang dicapai oleh Bulog hanya sebesar 56,7 persennya. Oleh karena itu, target Penyerapan Bulog harus terus didorong.

Bagi saya, data yang disampaikan Agung sangat menarik. Data tersebut menambah opsi penyebab persoalan yang ada. Jika daya serab Bulog memang demikian adanya, maka ada kemungkinan persoalannya bukan lah pada kekurangan persediaan beras nasional. Boleh jadi produksi beras nasional tinggi, tapi tak terserab dengan baik oleh Bulog.

Yang jadi persoalan, jangan sampai kondisi rendahnya daya serab Bulog adalah kondisi yang dipelihara untuk menjustifikasi kebijakan impor beras setiap tahun. Dengan kata lain, boleh jadi rendahnya daya serab Bulog adalah sebuah kesengajaan untuk menjaga eksistensi impor beras yang menguntungkan segelintir importir dan pejabat-pejabat serta politisi yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Jika kondisi ini terus dipelihara, alangkah tragisnya nasib petani padi. Impor beras untuk stabilisasi harga akan berpengaruh pula pada harga jual padi dari petani. Ditambah pula dengan buruknya tata niaga, maka makin lengkap sudah penderitaan petani.

Disparitas harga besar dipasaran dengan harga gabah akan sangat melebar. Sementara di pasaran, beras impor juga tak kalah banyaknya. Lantas bangaimana mungkin kita harus bermimpi untuk revitalisasi pertanian atau bermimpi tentang swasembada pangan, menghormati petani saja kita tak pernah bisa.

(Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat)

Share This: