Ingin Selamatkan Aset Negara, PT KBN Minta Perlindungan Presiden!

Advokat Hamdan Zoelva (berdiri) bersama Direksi PT. KBN usai menberi keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8/2019)
_

PT Kawasan  Berikat Nusantara (KBN), perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI, mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, untuk menyelamatkan aset negara yang terancam diambil secara ilegal oleh pihak swasta. 

Melalui surat yang dikirimkan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dari kantor advokat Zoelva & Partner, PT KBN menjelaskan bahwa PT KBN dan direksinya telah dilaporkan ke aparat berwenang dengan tuduhan bermacam-macam, antara lain tindakan korupsi sebsar Rp.7,5 milyar dan penipuan sebesar Rp.33 milyar.

“Padahal masalah pinjam meminjam sebesar 7,5 milyar itu sudah selesai, dan laporan penipuan sebesar 33 milyar sudah di SP3 bulan ini,” kata Hamdan Zoelva yang mendampingi jajaran direksi PT KBN, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (20/8/2019).

“Mengapa kita penting mengirim surat ke presiden, karen ini asset negara. Kita minta kepada presiden, jangan sampai aset ini lepas,” tambah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Hamdan memaparkan, berdasarkan Keppres No.11 tahun 1992 KBN dipercaya mengelola wilayah usaha, yaitu: HPL No.1 di Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) seluas 961.187 M2; HPL No.2 di Cilincing seluas 1.807.970 M2; HPL No.3 di Cilincing seluas 144.160 M2; dan Pier I, II, III sepanjang bibir pantai sepanjang 1.700 M mulai dari Cakung sampai Sungai Kali Blencong.

Piet I, II dan III tersebut pada tahun 2004 KBN mengadakan kerjasama dengan PT Karya Teknik Utama (KTU) yang dimiliki oleh Wardono Asnim dan keluarga, untuk menuyelenggarakan kepelabuhan dan membentu perusahaan patungan, yaitu PT Karya Citra Nusantara (PT. KCN), dengan komposisi saham 15 % KBN dan 85 % KTU.

Sejak awal usaha ini bermasalah, karena terdapat indikasi dan usaha sistematis penguasaan dan pengambilan asset negara dengan menentukan komposisi saham 15 : 85 tersebut. Saham PT KBN tidak boleh lebih dari 20 %. Pembangunan pelabuhan yang seharusnya oleh sejak awal hanya dilakukan oleh PT KTU, baik dalam pembangunan, pengawasan dan penilaian. Selain itu PT KTU tidak pernah menyetorkan modal ke PT KTN sejumlah Rp.174.638.900.000 seperti yang dijanjikan.

Atas masalah-masalah tersebut pada 2014 Direksi yang baru di bawah pimpinan H.M. Sattar Taba, meminta legal forensic audit atas masalah di PT KBN dan pemeriksaan khusus oleh BPK RI, yang hasilnya menemukan banyak pelanggaran hukum dalam kerjasama tersebut. BPK merekomendasikan untuk melakukan kerjasama ulang, dan sesuai Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 mengatakan agar aset-aset yang merugikan negara harus dilakukan renegosiasi.

Atas rekomendasi BPK dan Permen BUMN tersebut Direksi PT KBN melalukan renegosiasi kerjasama dengan PT KTU milik Wardono Asnim dan keluarga, dan tercapai kesepakatan bahwa komposisi saham berubah menjadi 50 % PT KBN dan 50 % PT KTU; para pihak wajib menyetor tambahan modal sebesar Rp.290.117.700.000; dan Wilayar 50% Pier 2 dan 100 % Pier 3 dikembalikan kepada PT KBN.

“PT KBN sudah menyetor separuh dari jumlah yang 290 milyar itu, yakni 138 milyar lebih. Sidanya sejumlah 155 milyar setengah belum dibayar atas perintah Gubernu DKI Jakarta. Sedangkan PT KTU sama sekali belum pernah setor. Memang pernah setor pagi hari, tapi sore harinya ditarik lagi,” jelas Hamdan.

Meskipun belum setor, ternyata PT KTU sudah membangun pelabuhan, padahal tampa ijin reklamasi, tidak memiliki AMDAL dan melanggar Perda No.1 dan Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta, sehingga tahun 2016 disegel oleh Pemda DKI.

Pada tahun 2016 PT KTU mengadakan perjanjian konsesi dengan KSOP V Marunda selama 70 tahun tanpa persetujuan PT KBN dan tanpa persetujuan Menteri BUMN, Pemda DKI, dan tanpa Keppres sebagai syarat penambahan, pengurangan atau perubahan kawasan pelabuhan.

“Dengan konsesi 70 tahun sementara negara hanya menerima 15% itu kan sama saja dikasih!” kata Hamdan.

Banyak indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Wardono Asnim di kawasan PT KBN. Sejak tahun 2015 – 2018 PT KCN yang dikuasai oleh Wardono Asnim tidak melakukan RUPS PT KCN dan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan (audit) kepada PT KBN, sehingga PT KBN sangat dirugikan karena tidak mendapat bagian deviden yang semestinya. PT KBN baru menerima deviden sebesar Rp.3,1 milyar sejak 2005 – 2019.

“Saat ini dengan alasan dan tuduhan bahwa PT KBN mengganggu investasi swasta, Wardono Asnim dan keluarganya berteriak ke mana-mana, dan memohon bantuan kepada pejabat negara untuk melindungi usahanya, dan melaporkan PT KBN dan Direksinya. Padahal itu hanya kedok untuk memuluskan jalan mengambil aset negara secara tidak sah! Apa yang dilakukan oleh Direksi PT KBN Persero saat ini adalah menjaga aset negara stragegis agar tidak dikuasai secara tidak sah oleh pihak swasta!” tandas Hamdan Zoelva.

Share This: