Ingkar Janji dan Korupsi, Bupati Merauke Ditinggalkan Masyarakat

Agustinus Donald Ohee, Ketua Badan Musyawarah Kepala-kepala Suku Raja Papua (Foto: Dudut SP)
_

Tugas seorang pejabat adalah mengabdi kepada rakyat yang memilihnya, dan mewujudkan janji-janjinya ketika berkampanye. Jika setelah menjabat ingkar janji, tentu saja rakyat akan meninggalkannya.

Itulah yang kini terjadi di Kabupaten Merauke, Papua. Pimpinan tertinggi daerah di wilayah paling ujung Indonesia itu, kini “ditinggalkan” oleh rakyatnya.

Mayoritas masyarakat Merauke kini tidak lagi menghendaki Federikus Gebze memerintah di Kabupaten Merauke. Masyarakat bahkan meminta agar lembaga anti rasuah KPK atau instansi penegakan hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian segera mengusut kasus-kasus yang melibatkan Gebze.

“Masyarakat Merauke sudah muak dengan bupati. Kami sudah melaporkan berbagai penyimpangan oleh bupati ke KPK dan Kejaksaan,” tetapi tidak ada kelanjutannya sampai sekarang!,” kata Agustinus Donald Ohee, Ketua Badan Musyawarah Kepala-kepala Suku Raja Papua di Jakarta, Jum’at (4/5/2017) sore.

Badan Musyawarah Adat Papua meliputi tujuh Wilayah Adat Papua, yakni Tabi, Saireri, Mamberai, Doberai, Mipago, Lapago dan Animha.

Ohee menuturkan, selama menjabat Bupati Merauke Federikus Gebze telah melakukan banyak penyimpangan yang menyakiti hati rakyat, sehingga rakyat merasa dihianati. Padahal Gebze yang asalnya seorang PNS Golongan 3 naik menjadi bupati karena dukungan rakyat.

“Dia itu dulu cuma PNS golongan tiga, bukan apa-apa. Lantas didukung oleh Partai Gerindra untuk mencalonkan diri jadi bupati. Gerindra berkoalisi dengan PPP dan PKPI, cuma punya 7 suara. Tapi dia bisa memang mutlak karena dukungan rakyat!” ungkap Ohee.

Setelah menjabat ternyata Gebze lupa dengan masyarakat yang mendukungnya. Banyak janjinya kepada masyarakat yang tidak diwujudkan. Antara lain janji bantuan untuk gereja-gereja di Papua. Tidak hanya itu, Gebze juga mulai berlaku serong.

Dia menentukan orang-orang yang akan duduk sebagai Kepala Dinas (SKPD) dan para pemenang tender proyek di Kabupaten Merauke. Tentu saja dengan meminta imbalan. Ada calon Kepala SKPD yang dimintai uang Rp.400 juta.

Banyak tindakan menyimpang Gebze lainnya yang tidak sejalan dengan tekad pemerintah pusat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Pak Jokowi itu punya perhatian yang tinggi kepada Papua, tapi Bupati Merauke masih berperilaku seperti itu,” kata Ohee, geram.

Sejak menjabat sebagai Bupati, lanjut Ohee, kehidupan Gebze langsung berubah. Dia memiliki rumah mewah dan ditenggarai memiliki rekening gendut. Tetapi hubungannya dengan masyarakat semakin jauh. Masyarakat yang dulu mendukungnya juga mulai antipati dengan Gebze. Setiap kali ia mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan massal, masyarakat tidak hadir.

“Bahkan pada saat perayaan ganti/tutup (malam tahun baru – Red.), sedikit sekali yang datang. Biasanya masyarakat menyambut antusias acara itu karena pada saat itu kitorang makan-makan dan minum, tapi cuma sebelas orang yang hadir. Masyarakat sudah muak karena sering dibohongi,” tambah Ohee.

Tidak cuma menunjukan ekspresi ketidaksukaan, masyarakat juga sudah melaporkan penyipangan yang dilakukan oleh Bupati Merauke ke Kejaksaan dan KPK, tetapi belum ada tindak lanjutnya.

“Apakah Kejaksaan atau KPK masuk angin sehingga tidak menggubris laporan masyarakat. Saya melihat ini sudah mengarah ke politik, karena ini kan tahun politik. Dengan mendiamkan laporan masyarakat, akibatnya masyarakat akan apatis, jadi memgalihkan dukungan ke calon lain. Ini politis sudah,” tegas Agus Ohee.

Ohee mengaku menampung aspirasi masyarakat adat yang tinggal di Kabupaten Merauke, agar KPK atau instansi penegakan hukum yang menangani korupsi, mengusut penyimpangan yang dilakukan Federikus Gebze.

Share This: