Markus Nari Bantah Pengaruhi Miryam S Haryani Batalkan BAP

_

Anggota Komisi II DPR Markus Nari membantah pernah berkomunikasi dan menyuruh Miryam S Haryani untuk membatalkan BAP. Padahal perbuatan itu yang disangkakan kepadanya, hingga ia ditetapkan oleh KPK  sebagaun tersangka.

Markus ditetapkan sebagai tersangkanoleh KPK, atas dugaan  sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan e-KTP,

“Itu tidak benar. Saya tidak pernah menyuruh Miryam dan tidak permah berkomunikasi. Saya juga kaget ketika Miryam membatalkan BAP,” ungkap Anggota Komisi II itu di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Sebekumnya KPK menetapkan tersangka kepada Anggota Fraksi Golkar tersebut dengan dugaan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka MSH, dan terdakwa Irman dan Sugiharto dalam persidangan e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah,  usai melakukan penyidikan terhadap MSH dan sejumlah saksi, MN diduga mencoba mempengaruhi salah satu terdakwa dalam kasus e-KTP, untuk memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan posisi MN dalam rangkaian besar proses e-KTP ini.

Hal ini terungkap pasca penyidik KPK telah menggeledah rumah Markus pada 10 Mei lalu, berkaitan dengan kasus dugaan pemberian kesaksian palsu yang menjerat Miryam di kediaman pribadi dan rumah dinas Markus Nari di Kalibata, Jakarta Selatan. Dari pennggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk salinan BAP Markus dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Mengenai penggeledahan oleh KPK, Markus  mengklarifikasi, temuan KPK dalam penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadinya di Kalibata Jakarta Selatan hanya alat elektronik jinjing yang berisi Alkitab dan Gambar-gambar yang terdapat di USB,  .

“Ada penggeledahan di rumah, yang ditemukan itu cuma tablet yang isinya Alkitab, game anak-anak, ada juga USB yang isinya foto-foto yang saya pindahkan. Ada juga nomor-nomor  telepon yang lama, dan juga berita-berita acara saya sendiri yang pernah saya sampaikan ke KPK, dan berita acara itu diberikan seseorang kepada saya di basement DPR,” jelasnya.

Dirinya berencana akan melalukan klarifikasi langsung ke KPK terkait hal ini. Namun Markus mengungkapkan tak mempermasalahkan pencekalan yang dilakukan oleh KPK untuk dirinya sejak 30 Mei 2017 untuk 6 bulan ke depan.

“Saya kira itu hak mereka dan saya tidak kemana-mana,” tukasnya.

Share This: