Tanggapan KPK atas Kemarahan Fahri Hamzah

_

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah angkat bicara menanggapi kritikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang berang namanya diseret dalam persidangan suap perkara penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia di Pengadilan Tipikor Jakarta.

 

“Yang kami lakukan adalah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bukti-bukti yang kita dapatkan pada saat penggeledahan dan saat proses penyidikan, jadi itu murni proses hukum,” ungkap Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Febri, jika nanti ada informasi yang relevan dengan perkara tersebut dan menjadi kewenangan hukum KPK, tentu KPK tidak akan mengabaikan.

Namun, katanya lebih lanjut,  jika informasi tersebut relevansinya lebih dekat dengan kewenangan pajak atau direktorat jendral pajak, bisa direktorat jendral pajak yang menindaklanjutinya.

“Karena ini sudah masuk fakta persidangan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, juga penyanyi Syahrini disebut-sebut dalam sidang kasus suap pengurusan pajak dengan tersangka  Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno. Nama mereka terdapat dalam berkas yang dibawa Handang saat tertangkap tangan oleh KPK, akhir November 2016.

 

Menanggapi berita itu Fahri Hamzah menegaskan jika dirinya tidak mengenal nama Handang Soekarno.

“Sebetulnya KPK tahu jelas apa konteks dari dokumen dan perbincangan WhatsApp tersebut. Seharusnya KPK tak perlu mengorkestrasi berita munculnya nama saya dan Fadli Zon, karena pajak itu rahasia perorangan dalam membayar pajak. KPK ini memang selalu bikin gaduh,” ungkapnya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Fahri, KPK tidak perlu bicara akan mendalami penyebutan nama tersebut. Sebab, jika ada sesuatu terkait dua nama itu maka lembaga anti korupsi itu seharusnya mendalami sejak pertama kali menemukannya di tahun 2016 lalu.

“Upaya KPK menggoreng media ini sistematis, bahasa awal akan mendalami, hari berikutnya keluar lagi satu komentar akan menseriusi,” ujarnya.

Padahal, lanjut Fahri, pajak itu rahasia bagi pembayar pajak. Dimana di rezim baru perpajakan sekarang ini sering dinegosiasikan dulu dalam pembayaran dan kalau ada masalah diselesaikan di peradilan pajak, dan bukannya di Tipikor.

Dalam surat itu tercantum nota dinas tentang pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pada surat itu, Syahrini disebut menuggak Rp 900 juta.

Handang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Ia menjadi terdakwa penerima suap dari Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair.

 

 

 

Share This: