Investasi Asing di Perbioskopan Melonjak.

Bioskop "Dakota Cinema" di Pasar Gede Cilacap. (Foto: HW)
_

Minat investor asing di bidang investasi bioskop meningkat pesat dalam setahun belakangan ini. Kondisi ini seiring diperbolehkannya Penanaman Modal Asing (PMA) di bioskop pasca revisi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memang tidak menuturkan jumlah perusahaan asing yang minat berinvestasi bioskop. Namun, tren peningkatan minat investor sudah menunjukkan hasil, setelah Singapura mengikuti jejak Korea Selatan untuk mengambilalih kepemilikan usaha sinema di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Singapura melalui GIC Private Ltd mengumumkan akan mengambilalih kepemilikan Cinema 21, XXI dan The Premiere sebesar 30 persen dengan investasi sebesar Rp3,5 triliun pada akhir tahun lalu.

Pada 11/2/2016 lalu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid X terkait Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satu yang termasuk dalam paket tersebut adalah soal industri perfilman dalam negeri, khususnya bioskop. Dalam paket ini, pemerintah membuka peluang bagi para penanam modal asing untuk bisa memiliki 100 persen saham badan usaha bioskop dalam negeri.

Aturan tentang DNI terhadap bioskop menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri. Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) bersama Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) mendukung dibukanya DNI untuk bioskop. Kedua organisasi produser ini yakin peluang film Indonesia untuk main di bioskop semakin terbuka lebar. Saat ini, jumlah bioskop yang sangat terbatas dan mayoritas berada dalam satu kepemilikan, membuat film Indonesia sempit dalam peredaran.

Firman Bintang (kanan) ketika menjadi pembicara dalam acara Forum Koordinasi LSF di Jakarta, baru-baru ini. (Foto: HW)

“Dari 34 provinsi di Indonesia, bioskop baru hadir di 25 provinsi, atau masih ada 26 persen provinsi yang belum memiliki bioskop. Dari 93 kota dan 412 kabupaten yang ada di Indonesia, bioskop baru hadir di 36 kota besar, atau masih ada 93 persen kabupaten kota yang tidak mempunyai bioskop. Jadi pembukaan DNI inj semata-mata demi kemajuan industri perfilman nasional pada khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya,” kata Ketua PPFI Firman Bintang di Jakarta, Desember 2015 lalu.

Namun, pembuka investasi asing bagi bisnis bioskop dengan tegas ditolak oleh Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Ketua organisasi tersebut, Djonny Sjafruddin, mengatakan bahwa jika bisnis bioskop dikeluarkan dari DNI, maka nyawa bioskop kecil milik perusahaan non-jaringan akan terancam.

“Ini yang saya sampaikan di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mbok yang seperti ini dibantu, kenapa harus dari luar,” kata Djonny yang telah membangun beberapa bioskop non jaringan di Tegal, Banjarnegara, Cilacap dan Bangka.

Bupati Cilacap, Tatto Suwardi (kiri) dan pemilik bioskop Dakota Cinema Cilacap, Djonny Syafruddin. (Foto: HW)

Djoni yakin, jika mendapat kemudahan investasi dari pemerintah pusat maupun daerah, pengusana dalam negeri mampu membangun bioskop, walau pelan-pelan.

“Pengusaha kita juga mampu kok, asal iklimnya bagus. Jangan pemerintah daerah minta pajak yang tinggi, terus dikasih lagi pengusaha raksasa bikin bioakop di tempat yang sama. Ya mati kita,” kata Djoni usai pembukaan bioskop Dakota miliknya di Cilacap, Jawa Tengah, 20 April 2017 lalu.

Namun, menurut data Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), bioskop kecil non-jaringan hanya memiliki 45 layar di seluruh Indonesia, atau 4 persen dari jumlah total layar bioskop di Indonesia yang mencapai sekitar 1.100 buah.

Share This: