IPW Nilai Ada Penyalahgunakan Wewenang di Kemenkeu Dalam Pemberian Rekomendasi Untuk Yayasan Pergunas

_

Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pemberian ijin pemakaian tanah Kemenkeu kepada Yayasan Perguruan Nasional (Pergunas).

Menurut <span;>Ketua Presidium IPW Neta S Pane, pemberian ijin itu sangat janggal, karena tanpa disertai transaksi yang jelas, apakah tanah itu dijual atau disewakan.

“Aturannya tidak boleh tanah negara dipakai begitu saja kepada swasta atau perorangan. Kalau tidak disewa dalam waktu tertentu, ditukar atau dijual. Kalau tidak ada transaksi seperti itu berarti ada yang aneh. Jangan-jangan pejabat yang memberi ijin dapat sesuatu dari Yayasan Pergunas,” kata Neta ketika ditemui di Jl. Daksinapati Raya Jakarta, Jumat (16/10/2020) sore.

Jika memang ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, papar Neta, masyarakat bisa mengadukanya ke polisi. “Masyarakat juga bisa lapor. Kan namanya aset negara, masyarakat juga bisa mengawasi.”

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Yayasan Pergunas telah menambah bangunan sekolah miliknya di <span;>RT 015 RW 03 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Sebagian tanah yang digunakan adalah milik Kementerian Keuangan.

Surat rekomendasi Kemenkeu bernomor S-74/PB.1/2019 ditujukan ke PTSP dengan dibubuhi tandatangan Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RM Wiwieng Handayaningsih tanggal 22 April 2019.”Isinya tentang Permohonan Kebijakan untuk diijinkannya Meneruskan Pembangunan. Gedung SMP/SMA Perguruan Nasional,” ujar Neta.

Rekomendasi itu digunakan oleh Yayasan Pergunas untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga bangunan yang sempat disegel itu kini memperoleh IMB dan dilanjutkan lagi pembangunannya. <span;>IMB <span;>bernomor 106/C.37 31.71.03.1006.01.024.R.4/-1.786.51.2020<span;> tertanggal 23 Juni 2020 itu dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) Pemprop DKI Jakarta.

Azis, pejabat di <span;>Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan ketika ditemui mengatakan pemberian ijin pemakaian itu atas pertimbangan untuk digunakan bagi kepentingan pendidikan. Azis membantah telah menerima imbalan apalagi berbentuk uang.

“Rekomendasi yang kami berikan murni karena pertimbangan untuk pendidikan,” kata Azis ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Namun pembangunan sekolah itu sangat merugikan warga yang berbatasan dengan bangunan sekolah. Salah satunya rumah milik Wiwiek Dwiyati, janda seorang wartawan, tertutup habis bagian depannya sehingga ia tidak memiliki akses jalan, dan harus memutar untuk keluar-masuk rumahnya.

Isteri wartawan Pos Kota Djoko Yuwono (almarhum) itu sudah menyampaikan keberatannya ke pihak yayasan, pemerintah setempat maupun ke Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu, tetapi tidak mendapat respon dari Yayasan Pergunas.

Pihak Kemenkeu sendiri telah meminta agar Pergunas meghentikan pembangunan.

Namun surat Kemenkeu tentang Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan gedung sekolah itu diabaikan oleh Yayasan Pergunas dengan tetap mengerjakan proyek.

Menurut Neta Pane, warga dan LSM dapat melaporkan kasus-kasus penyerobotan tanah negara tersebut ke aparat kepolisian Polda Metro Jaya. “Pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial, dan polisi harus turun ke TKP untuk menyelidiki,” katanya.

Share This: