Irman Gusman Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

_

Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Nawawi, menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Ketua DPD Irman Gusman.

DAlam sidang putusan yang berlangsung di PN Tipikor, Jakarta, Senin (20/2/2017), hakim menilai  Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan penjara selama empat tahun enam bulan dengan denda Rp 200 juta, dan bila tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman badan selama tiga bulan.

Irman dianggap telah mencederai amanat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan tidak mendukung usaha pemerintah untuk menghapus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga menetapkan agar Irman tak mendapatkan hak politik selam tiga tahun.

“Hakim juga menetapkan agar Irman tidak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok,” kata Hakim.

Dalam pertimbaannya hakim, yang meringankan vonis terhadap Irman Gusman, karena dianggap menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, Irman juga memiliki keluarga yang harus dia nafkahi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengapresiasi putusan majelis hakim yang mencabut hak politik Irman selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya dalam beberapa perkara dalam hal pencabutan hak politik biasanya tidak dilakukan di tingkat pertama khususunya di pengadilan Jakarta Pusat, tapi dilakukan baru di tingkat banding atau di tingkat kasasi.

“Semoga ke depan ini bisa dilaksanakan secara konsisten, terutama untuk perkara-perkara yang melibatkan pihak-pihak di sektor politik, terutama pihak-pihak yang dalam menduduki jabatannya dipilih oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Menurutnya,  sanksi pencabutan hak politik ini juga dapat memberi efek jera terkait korupsi di sektor politik atau yang melibatkan pejabat politik yang dipilih berdasarkan dari suara dari masyarakat.

“Sehingga seharusnya pertanggung jawaban politiknya lebih kuat dan jika melakukan hal korupsi tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang sudah memilih yang bersangkutan,” tegasnya.

Share This: