Kuasa Hukum GKR Hemas: Kami Percaya Independensi Hakim PTUN

_

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah bagian dari institusi lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Meski pun saat ini Wakil Ketua MA non Yudisial menjadi termohon di PTUN, pihak pemohon percaya hakim di PTUN akan bersikap independen.

Hal itu disampaikan oleh Irmanputra Sidin, SH dari Irmanputra Sidin Associates yang menjadi Kuasa Hukum Wakil Ketua DPD, GKR Hemas, dalam sidang pembacaan kesimpulan permohonan pembatalan penuntunan pembacaan sumpah dalam Sidang Paripurna DPD, 4 April 2017 lalu.

Ketika itu, termohon menuntun pembacaan sumpah anggota DPD Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD serta Nono Sampurno dan Damayanti Lubis menjadi Wakil Ketua,

Menurut Kuasa Hukum GKR Hemas,  tindakan pemanduan sumpah Wakil Ketua MA adalah tindakan administratif yang harus tunduk pada Azas umum pemerintahan yangg baik (AUPB) dan tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan.

Tindakan pemanduan sunpah Wakil Keyua MA pada 4 April 2017 terbukti melanggar Putusan MA 20P/HUM/2017 dan terbukti melanggar prinsip kecermatan dan kehati-hatian, karena dasar otentik pemanduan sumpah hanya dengan satu Surat Pimpinan Sementara DPD RI No. HM.310/284/DPD/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal pengucapan sumpah atau janji Pimpinan DPD RI.

“Tindakan pemanduan sumpah tersebut harus dibatalkan dengan Keputusan Ketua MA, karena Ketua MA yangg diberikan wewenang langsung oleh UU MD3 dan atasan Wakil Ketua MA dan Wakil Ketua MA hanya mnjalankan mandat sebagai Pelaksana Harian Ketua MA,” kata Irman di PTUN, Rabu (31/5).

Ditambahkan, melalui Putusan Sela majelis hakim PTUN telah meminta pihak termohon ketua MA untuk mengfasilitasi kepentingan Oesman Sapta dan kawan-kawan sebagai pihak yang berkepentingan. Karenanya proses pembuktian di persidangan antara Termohon Ketua MA dan Oesman Sapta dan kawan-kawan sudah berada dalam satu barisan yang sama di persidangan, melawan pemohon. Dan karenanya, asas Audi et Alteram Partem bahwa semua pihak sudah didengar sudah terpenuhi dalam persidangan ini

“Kami menyadari bahwa PTUN adalah bagian institusi termohon Wakil Ketua MA, dan majelis PTUN juga telah memerintahkan termohon menmfasilitasi Oesman Sapta dan kawan-kawan dalam persidangan. Namun kami percaya independensi PTUN yang bekerja atas demi keadilan berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa,” kata Irman.

PTUN, menurut Irman,  harus independen dan berani menyelesaikan persoalan ini, karena berdasarkan asas litis finire oportet, bahwa semua sengketa harus ada ujungnya dan Putusan MA 20P/HUM/ 2017 adalah ujung polemik masa jabatan pimpinan DPD sehingga harus ditaati semua pihak.

“Pembatalan tindakan pemanduan sumpah mengembalikan harkat dan wibawa MA dimata publik dan sejarah dan tentunya PTUN tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh dialektika politik hukum pengadilan di Indonesia,” tandas Irman mengakhiri kesimpulannya.

Share This: