Kepemimpinan OSO Tidak sah, Anggota DPD Tunggu Sikap Ketua MA

_

Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Riau, Intsiawati Ayus,  kepimpinan Sapta Odang (OSO)  di DPD saat ini tidak sah karena tidak memiliki ladasan hukum.

Seperti beberapa anggota DPD lainnya, Instsiawati menunggu sikap yang akan diambil oleh  Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali hingga hari ini, Senin (10/4) terkait dengan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tidak sah, yang jelas semua peristiwa yang melahirkan kepemimpinan ini tidak sah. Karena tidak memenuhi, landasan hukumnya. Ada perundang-undangan, ada tata tertib, UU dan Tatib itu sumber hukum kita. Salah satunya putusan pengadilan kan sumber hukum. Jadi kita tidak memenuhi itu. Makanya tidak berlandaskan hukum. Tidak sahlah,” tandasnya kepada balaikita saat ditemui di Hotel Sultan Jakarta, Minggu malam (9/4/2017).

Menurut Intsiawati,  pelantikan  OSO sebagai Ketua DPD pada Selasa Malam (4/4) lalu itu tanpa sepengetahuan dari Ketua MA, Muhammad Hatta yang saat itu sedang menjalani ibadah umrah.

“Klarifikasi yang saya terima,  klarifikasi yang sampai ke kita, sampai print out komunikasi itu, Ketua MA dapat saya kita katakan tidak tahu menahu. Karena belum satu pun saya membaca, menerima, dan mendengar pernyataan langsung dari atas nama ketua. Nanti apapun yang akan disampaikan ketua itu yang akan jadi tolak ukur kita untuk upaya hukum,” sambungnya.

Terkait dengan kepimpinan OSO yang disebutkannya illegal tersebut, tambah Instna, dirinya akan mengembalikannya kepada MA karena menurut penuturannya pemicunya kekisruhan ini berpusat pada putusan MA.

“Di Republik ini saat kisruh terjadi pada satu institusi, rujukan kita adanya di MA. MA sebagai penengah. Ternyata saat ia menengahi, turunannya malah makin gaduh,” katanya.

“Tapi kita tetap kembalikan kegaduhan kepada anggota. Makanya kita support  Ketua MA. Biar selesai, benar-benar terpenuhi tatanan kita,” ungkapnya.

Instia menegaskan,  sampai saat ini ia belum mendengar, menerima, atau membaca statment dari ketua MA dan hakim Suwandi, dan hakim yang menandatangani putusan.

“Hakim Suwandi kan hakim non yudisial,” katanya.

Apabila Ketua MA  Hatta Ali tetap memutuskan OSO sebagai ketua DPD terpilih, Intsia menambahkan, pihaknya yang menolak OSO pun akan melakukan langkah-langkah hukum, seperti pengajuan kepada PTUN hingga prosedur Judicial Review (JC).

“Republik ini membuka luas untuk pemenuhan hak warganya. Bisa ke PTUN di sisi administrasi.  Dalam sisi administrasinya ini keliru, dan prosedur internal kita dapat kembali ke Judicial Review (JR) kan,” ujar Intsia

Saya ingin prosedural ini tidak keliru. Saya ingin mekanisme internal itu massif artinya clear semuanya dalam hukum dan konstitusi. Kita berat menyandang legislator. Saya tidak berada di Hemas saya tidak ada di OSO, sepanjang konstitusi yang menyatakan tegas untuk itu maka itulah saya berdiri,” tegasnya.

Menyinggung tentang adanya pertemuan antara pimpinan MA, Suwardi dengan anggota DPD I Gede Pasek Suardika yang merupakan Waketum DPP Hanura, dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto pada Selasa siang (4/4) sebelum pengangkatan sumpah yang dilakukan OSO sebagai Ketua DPD terpilih, hal itu terkait dengan etika.

“Etika seorang hakim itu, tidak patut menemui pihak yang bermasalah. Kalau dia katakan tidak bermasalah, tidak ada alasan untuk itu.  Sudah tahu ini ada masalah kita dipaksa untuk tahu UU dan hukum. Walapun kita tidak tahu dan tidak sempat membacanya, tapi kalau itu kena kita saat itu kan kita harus tahu. Jadi bagi saya itu melanggar etika,” sambungnya.

Instiawati  mengaskan akan terus mendorong  Komisi Yudisial untuk mengawal kasus pelanggaran tersebut.

“KY sudah keluarkan statment itu kok. Dan KY sudah menangkap itu lebih dari apa yang kita tahu,” tukasnya.

Share This: