Jadi Tersangka, Pemanggilan ESI Tunggu Penyidik

Eddi Sindoro (Foto: Ist.)
_

JAKARTA, BALAIKITA.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui keberadaan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro (ES) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Suap yang diberikan ES kepada panitera pengadilan tersebut terkait dengan permohonan bantuan pengajuan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat.

Status tersangka ES memang sudah terungkap dalam persidangan terdakwa Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat, Edy Nasution di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Senin 21 November 2016. Terkait pemanggilan Eddy pasca ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, ungkapkan akan secepatnya.

“Ya kalo untuk posisinya tentunya kami nggak bisa kemukakan disini. Kalau ada nanti waktunya kalau penyelidik dan penyidik sudah ingin memeriksa Insya Allah akan dikejar,” ujarnya kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dan seorang pekerja swasta bernama Doddy Arianto Supeno.

ESI diduga memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution dengan maksud agar PK atas perkara PT Across Asia Limited melawan PT First Media bisa diterima. Padahal pengajuan PK tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Atas perbuatannya, ES disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU 20/2001, juncto Pasal 64 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ES ditenggarai jadi pihak yang berkuasa atas pemberian uang 50.000 dolar AS ke Edy Nasution, terkait pengajuan PK atas perkara PT Across Asia Limited melawan PT First Media.

Konstruksi kasusnya, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 31 Juli 2013, PT AAL dinyatakan pailit. Meski begitu, hingga lebih dari 180 hari setelah putusan dibacakan, PT Across tidak juga mengajukan upaya hukum PK ke MA.

Sesuai Pasal 295 ayat 2 UU 37/2004 tentang Kepailitan, batas waktu pengajuan PK adalah 180 hari sejak putusan dibacakan.‬ Untuk menjaga kredibilitas PT AAL yang juga sedang berperkara di Hongkong, ES menugaskan salah satu orang kepercayaannya, Wresti Kristian Hesti agar mengupayakan pengajuan PK di MA.

Selanjutnya Hesti menemui Edy Nasution di PN Jakpus pada Februari 2016.‬ Edy Nasution akhirnya setuju untuk menerima pengajuan PK yang telah lewat batas waktunya. Namun, dia meminta disediakan imbalan kepada Hesti.‬

Kemudian, medio Februari 2016, PT AAL menunjuk kuasa hukum baru, di antaranya Dian Anugerah Abunaim dan Agustriady. Penunjukkan kuasa hukum inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa putusan Kasasi belum pernah diterima, karena surat putusan dikirimkan kepada kuasa hukum yang lama.‬

Alasan tersebut juga jadi alasan Edy Nasution untuk menerima kembali pendaftaran PK. Atas pengurusan PK tersebut, Edy menerima uang sebesar 50.000 Dollar AS dari Agustriady.‬

Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan Edy Nasution dan Doddy Arianto Supeno.

Dalam kasus ini, Doddy didakwa memberi suap sebesar Rp 150 juta kepada Edy Nasution. Adapun uang suap sebesar Rp 150 juta tersebut diberikan agar Edy Nasution, menunda proses “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL). Diketahui, perusahaan yang berperkara tersebut merupakan anak usaha Lippo Group.

Selain itu dalam surat dakwaan, Doddy, bersama-sama dengan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro melakukan suap kepada Edy Nasution.

 

 

 

Share This: