Jaksa Yakin Ada Dana Mengalir ke Gamawan Fauzi

_

Jaksa KPK meyakini adanya aliran dana sebesar USD 4.500.000 ke Gamawan Fauzi dsri kasua e-KTP. Keyakinan itu disampaikan Jaksa KPK Riniyati Karnasih, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

“Aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah USD 4.500.000 selain disamoaikan dalam  keterangan M. Nazaruddin, juga didukung oleh keterangan Diah Anggraini. Dalam sidang sebelumnya Diah menerangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sempat keberatan dengan permintaan terdawka 1 yang meminta sejumlah uang untuk Gamawan Fauzi,” ungkap JPU

Setelah itu, tambah Jaksa, ada pemberian sejumlah uang dari Ifdal Herman kepada Gamwaan Fauzi sejumlah Rp 1 Miliar secara tunai. Uang dari Ifdal  itu menambah keyakinan jaksa mengenai  adanya aliran kepada Gamawan Fauzi.

Keterangan saksi-saksi tersebut lanjut jaksa, sesuai dengan beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya pertemuan Asmin Aulia dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan terdakwa 1. Dalam pertemuan tersebut Asmin Aulia mengatakan, akan menjadi Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil adalah terdawka 1 Irman. Kemudian ada pertemuan antara Asmin Aulia dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Paulus Tanos, yang dikenal sebagai orang dekat Gamwaan Fauzi di hotel Ritz Carlzton. Pertemuan itu membahas keikutsertaan Asmin Aulia dalam proyek penerapan e-KTP.

Jaksa Irene Putir mengatakan, dugaan aliran dana ke Gamawan Fauzi akan ditelisuri lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

“Di KPK ada mekanismenya.Eskpose berkala sudah disampaikan,” ungkapnya seusai persidangan.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan kasus pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiarto, disebutkan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzy telah menerima uang  sejumlah USD4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam pembacaan tuntutan hari ini, Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman dituntut 7 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Sedangkan  Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Dalam Negeri

Sugiharto dituntut 5 tahun penjara denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya dituntut berdasarkan dakwaan kedua yakni Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Share This: