KPK:Panggil 2 Hakim MK untuk Dalami Kasus yang Menjerat Patrialis Akbar

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini memanggil 2 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus Judicial Review Undang-Undang No.41 tahun 2014 dengan tersangka Hakim MK Non-aktif Patrialis Akbar.

“Kita agendakan diperiksa hari ini, ada sekitar 2 orang saksi dari hakim konstitusi, Anwar Usman dan Wahiduddin Adams untuk tersangka PA,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Sebelumnya,  Senin (13/2) kemarin pihak KPK  telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 hakim MK, yakni I Dewa Gede Palguna dan Manahan Sitompul.

Pemanggilan itu untuk  melakukan konfirmasi dan mendalami indikasi keterlibatan dari pihak lain, terkait kasus suap yang melibatkan PA, dalam proses judicial review UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

 

“Tentu kami perlu cari tau lebih jauh prosesnya, pemabahasannya seperti apa, sidangnya seperti apa sampai rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan 2x seperti apa,” kata Febri.

Febri menambahkan,  sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK tanggal 25 Januari lalu ada dua kali rapat permusyawaratan hakim.

“Itu yang akan kita didalami lebih lanjut, bagaimana  proses ini berjalan dalam rangakaian judicial review undang-undang no 41 tahun 2014,” ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pengurusan putusan perkara Nomor 129/PU-XIII/2015‎ tentang Sistem Zonasi dalam Pemasukan (impor) Hewan Ternak, dalam objek permohonan Judicial Review UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

Dalam pengurusan putusan perkara nomor 129 itu, tiga orang ditunjuk sebagai hakim Panel di antaranya Ketua Panel dijabat oleh Manahan Sitompul, sementara Patrialis Akbar dan Palguna masing-masing ditunjuk sebagai anggota Panel.

Patrialis Akbar ditangkap KPK Kamis (26/1) malam di Grand Indonesia atas dugaan menerima suap dari Basuki terkait uji materil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

KPK menyebutkan dari kongkalikong tersebut, Patrialis dijanjikan uang SGD 200.000 oleh Basuki dengan pemberian uang melalui Kamaludin, teman dekat Patrialis.

Sebelum komitmen fee yang akan diterima Patrialis, dirinya sudah menerima terlebih dahulu uang sebesar USD 20.000 dan pemberian tersebut merupakan pemberian kedua kali.

 

Share This: