Kalau Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani Tahu, Mereka Pasti Sedih

_

Selasa malam (11/12/2018) saya dan seorang teman tiba di lobi Gedung Annex, Jl. MH Thamrin Jakarta, setelah jalan kaki sepanjang beberapa ratus meter dari Jl. Timor,Menteng, Jakarta Pusat, setelah taksi yang kami tumpangi salah jalan.Di depan lift banyak orang berkerumun. Satu lift terbuka, dan lift di sebelahnya tertutup, masih berjalan turun. Lift yang terbuka dijaga oleh seorang pemuda berbaju batik. Sesekali dia berbica dengan seseorang yang berdiri tidak jauh dari lift.

Melihat lift kosong, saya dan teman siap-siap masuk untuk ke Lt.12 tempat acara pemberian bantuan pemerintah untuk komunitas seni dan film oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Tetapi lelaki muda berbaju batik yang menahan pitu lift, melarang kami masuk.

“Maaf pak, ini buat Pak Mentri,” katanya.

Tidak lama kemudian sebuah sedan mewah berwarna hitam tiba depan lobi. Penumpangnya, Kepala Bekraf Triawan Munaf turun, lalu berjalan menuju lift. Dia masuk ke lift bersama beberapa orang, termasuk anak muda yang menjaga lift.

Saya bersama teman harus menunggu lift yang menuju lantai 12 – terlihat dari angka digital di pintu lift –  turun lagi. Sementara antrian untuk naik lift sebelah makin panjang.

Lift bekas “menteri” akhirnya sampai juga ke bawah. Kami naik hingga ke lantai 12. Ada meja panjang yang ditunggui oleh beberapa wanita berseragan batik dengan  motif parang rusak. Di meja ada tiga buah buku tamu terbuka lebar. Kami tidak mengisi buku tamu, karena bukan undangan Bekraf. Kalau mengisi malah takut ditanya-tanya.

Di sebelah kanan dekat pintu masuk ada beberapa teman wartawan sedang makan, prasmanan. Makanannya enak, ada ikan dori, ayam ungkep, mie goreng, nasi putih yang warnanya seputih salju, sup, makanan penutup, kopi dan teh. Kami ikut makan. Enggak apalah ikut menikmati duit negara.

Selesai makan, kami  masuk. Di panggung dengan latar balakang layar LCD besar sepanjang panggung, nampak pejabat Bekraf, perempuan, entah eselon berapa sedang memaparkan kinerja mereka di hadapan undangan dan sang “menteri”, Kepala Bekraf Triawan Munaf dan audiens yang terdiri dari sejumlah penerima undangan dan karyawan Bekraf sendiri. Banyak kursi kosong, dari seragam batik yang dikenakan, sangat banyak karyawan Bekraf.

Pejabat itu memaparkan bagaimana perjuangannya untuk mencari-cari barang berkualitas yang akan disumbangkan, termasuk usahanya untuk meyakinkan Kementerian Keuangan agar anggaran yang dijukan lolos.

Setelah pejabat yang satu, disusul oleh pejabat yang lain. Ada tiga pejabat di bawah Kepala Bekraf yang berbicara. Setelah ketiganya berbicara panjang lebar, panggung diisi oleh grup musik dan tari-tarian. Sesudahnya nama-nama beberapa penerima bantuan diminta naik ke atas panggung. Kepala Bekraf diminta naik ke panggung untuk menyerahkan bantuan secara simbolis dan menyampaikan sambutan. Hanya 10 menit, acara berakhir.

Menurut undangan, acara malam itu adalan penyerahan Simbolis Bantuan Pemerintah. Namun yang tersirat seperti panggungnya para pejabat Bekraf untuk tampil, sementara acara utamanya sendiri hanya berlangasung beberapa menit.

Acara semacam itu mustinya bisa dilakukan secara lebih sederhana, bahkan di tempat yang tidak terlalu eksklusif seperti di Upper Room Annex Building yang mewah.

Entah berapa besar anggaran yang dibuang hanya untuk menampilkan pejabat-pejabat Bekraf, disaksikan oleh sebagian karyawan Bekraf sendiri, padahal acara utamanya hanya seupil. Acara semacam itu sebenarnya bisa dilakukan di tempat yang lebih sederhana tanpa membuang anggaran yang besar.

Jika Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat langsung acara itu, mungkin mereka akan sedih.

Kamis, 6 Desember 2018, di salah satu studio TVRI Senayan Jakarta, berlangsung rekaman siaran pengumuman Lomba Kritik Film. Selain beberapa pemenang dan panitia pelaksana, Sekjen Kemendikbud Didi Suhadi, Kepala Pusbang Film Maman Wijaya dan Kepala Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Pusbangfilm Sanggupri juga hadir.

“Syutingnya kacau, salah melulu,” kata seorang wartawan yang menyaksikan rekaman acara tersebut.

Soal retake dalam rekaman di studio itu biasa. Syuting film pun begitu yang diperankan oleh artis. Apalagi oleh orang awam.

Kendati demikian, merekam acara penguman lomba kritik film untuk kemudian disiarkan televisi, jelas ini sebuah kemewahan. Hanya di era Pusbang Film Kemendikbud sajalah peristiwa ini terjadi. Lomba Kritik Film yang diadakan Kemendikbud tahun 2018 ini merupakan yang kedua kali. Tetapi baru pertama kali disiarkan khusus oleh televisi. Foto: Ist.Lomba Kritik Film sebenarnya bukan mainan baru. Pada tahun 80an – 90an, lomba kritik film diadakan secara rutin setiap tahun dan menjadi bagian dari penyelenggaraan FFI. Setelah FFI mati suri, Lomba Kritik Film ikut tewas.

Tahun 2004 Kritik film ikut bangkit bersama penyelenggaraan FFI era baru. Sayang umurnya pendek, cuma dua tahun. Tidak seperti penyelenggaraan FFI yang rutin diadakan sejak 2004.

Setelah itu, entah mengapa Kritik Film dimatikan. Barulah dalam dua tahun terakhir, 2017 – 2018 Pusbang Film menyelenggarakan Lomba Kritik Film, tetapi terpisah dengan penyelenggaraan FFI.

Proyek Kritik ini tidak main-main. Pusbang juga mengadakan semiloka kritik film di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain di Jakarta, Medan, Makasar dan Bandung.

Semiloka biasanya diadakan di hotel-hotel mewah. Peserta diinapkan di hotel, dikasih coaching, dikasih makan enak dan uang saku setelah acara. Opo oran enak? Panitia dan pembicara diboyong dari Jakarta, tentu saja disediakan akomodasi, konsumsi, tranportasi dan honor yang gede. Pokoknya asyiklah. Panitia bisa ngantongi  duit gede untuk proyek ini.

Bagaimana Pusbang Film menunjuk pelaksana yang itu-itu juga selama dua tahun, apakah penunjukkan langsung atau melalui tender? Cuma merekalah yang tahu. Patut diduga ada monopoli dan anti persaingan usaha, kalau dalam terminologi bisnis. Siapa yang diuntungkan, direka-rekalah sendiri.

Apakah proyek yang sudah berjalan dua tahun itu sudah menunjukkan hasil, dalam arti lahir kritikus-kritikus film baru? Kalau diamati dari media-media yang bertebaran, baik cetak maupun online, penulis kritik film ya itu-itu juga orangnya. Pemenang lomba pun ada yang itu-itu juga.

Jumlah peserta lomba pun, walau dibilang melonjak secara signifikan, faktanya sangat jauh dibandingkan jumlah yang mengikuti semiloka kritik film, dikalikan film-film yang diproduksi. Itu kalau semua ditulis. Katakanlah 10 persennya saja, jumlah film yang ditulis, termasuk tulisan dari kategori lain. Sangat sedikit.

Anehnya, dalam lomba yang dibagi dalam beberapa kategori, seorang penulis bisa menyabet hadiah lebih dari satu kategori. Seperti perenang yang bisa menyabet medali dalam gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu dan gaya bebas sekaligus. Dan dalam lomba yang diadakan oleh Pusbang Film ini panitia semiloka kritik boleh ikut dan bisa menjadi juara.

Semua memang punya cara. Hukum juga punya celah yang bisa diterobos.

Di era digital ini apa yang dilakukan oleh Pusbang Film adalah sebuah kemandekan kreativitas. Aneh,  untuk mengajar orang menulis kritik film harus memboyong panitia dan para pembicara dari Jakarta, kemudian mengadakan kegiatan di hotel-hotel mewah. Seharusnya Pusbang sudah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mensosialisaikan atau menyebarluaskan ilmu penulisan kritik film.

Lahirnya Pusbang Film untuk menangani perfilman ternyata hanya meneruskan budaya lama yang dilakukan oleh Direktorat Film di mana Departemen Penerangan, Kemenparekraf dan Kemenbudpar.

Kalau Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui acara itu, mungkin mereka sedih.

Jumat, 7 Desember 2018, Kementerian Pariwisata mengadakan Malam Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2018,  di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata.  Acara akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan para pejabat Asosiasi Bidang Pariwisata.

Setelah makan malam, acara dibuka dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” diiringi oleh orkestra mini yang didatangkan khusus untuk memeriahkan acara tersebut.

Diselang-seling oleh tari-tarian dan penampilan kelompok penyanyi Surya Vokalia, nama-nama pemenang lomba diumumkan. Pembaca nama-nama pemenang terdiri dari beberapa wartawan, pejabat-pejabat di Kemenpar dan Putri Pariwisata.

Lomba berhadiah total Rp. 300 juta, termasuk di dalamnya untuk Pemenang Best of The Best Rp.100 Juta. Khusus Pemenang Best of The Best diumumkan sendiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menpar Arief Yahya sedang menyangi. (Dok. Pribadi)“Tetapi sebelum diumumkan, kita dengar dulu yang satu ini,” kata Arief Yahya.

Intro musik pun mengalun, dirigen nampak semangat memainkan tongkatnya. Menpar Arief Yahya sejenak memejamkan mata, seolah berkonsentrasi mendengar intro lagu, agar tarikan suaranya pas dengan ketukan.

“Lagu ini asyik kalau diiringi orkestra,” kata Menpar Arief Yahya sambil tersenyum.

Setelah itu mengalunlah lagu “Dealova” karya Opick yang dipopulerkan oleh Once. Para pejabat dan karyawan ramai-ramai bertepuk tangan, lalu mengabadikan moment itu dengan kamera ponsel mereka yang canggih.

Setelah selesai disusul dengan lagu berikutnya. Entah berapa lagu lagi yang dinyanyikan sang menteri, saya tidak mengikutinya lagi, karena ke luar dulu dari Balairung Soesilo Sudarman. Menurut teman yang tetap berada di dalam ruangan itu, Pak Menteri benar-benar menguasai mike, sangat menikmati menyanyi diiringi oleh orkestra mini.

Dari seorang wartawan yang biasa ngepos di Kemenpar, biaya penyelenggaraan acara itu cukup besar. Lebih dari tiga kali total hadiah yang diberikan untuk lomba penulisan Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2018.

Jika Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan tahu, tentu mereka akan sedih. Bagaimana tidak, kedua orang pemimpin bercitra bersih itu harus menahan cacian, hinaan, dan tuduhan macam-macam, untuk mencukupi kebutuhan anggaran. Tetapi di level kementerian atau staf di bawahnya, anggaran itu hanya dihambur-hamburkan, seperti layaknya orang menikmati warisan harta karun.

Salah satu kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi adalah dalam menjalankan revolusi mental yang dijanjikannya. Pejabat dan aparat, belum menunjukkan perbaikan sikap dan mental sebagai abdi negara. Kebanyakan cuma seragannya saja yang berubah, mengikuti model pakaian presiden.

 

Share This: