Karena Kasus Nuril, Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya

Baiq Nuril (Foto: Poskota NTB)
_

Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril, staf honorer di salah satu SMA Negeri Mataram, dinilai telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

Nuril, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya (kepala sekolah) justru divonis melanggar aturan UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan.

“Jangan sampai hukum kehilangan hakikatnya. Intisari dari hukum itu adalah keadilan. Menurut saya, Ibu Nuril belum mendapatkan itu. Walau sebagai warga negara kita harus menerima vonis hakim, tetapi sebagai warga negara, kita juga berhak menyampaikan keperihatinan,” Anggota DPD RI yang juga aktivis perempuan Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (14/11).

Fahira berharap Nuril menempuh langkah hukum selanjutnya (Peninjauan Kembali), agar bisa memperoleh keadilan.

Fahira mengungkapkan, salah satu agenda penting bangsa ini adalah melawan segala bentuk kejahatan seksual kepada perempuan baik secara fisik maupun verbal yang angkanya masih sangat tinggi.

“Saya khawatir akibat kasus ini, banyak perempuan lain yang mengalami pelecehan seksual, terutama secara verbal, lebih memilih diam dan bungkam. Tentunya ini kontradiktif dalam upaya kita melawan segala macam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan,” jelas Senator Jakarta ini.

Kasus Nuril bermula ketika ia merekam pembicaraan Kepala Sekolah (M) dengan dirinya pada 2012 yang diduga mengandung muatan kesusilaan. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat.

M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015. Nuril disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pada Juli 2017, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril karena hakim menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dakawaan jaksa. Namun di tingkat kasasi Nuril divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

Share This: