Kasus BLBI tak Lepas dari Peran IMF

_

Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) 2000-2001, Rizal Ramli mengungkapkan,  kemelut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dilepaskan peranan Lembaga Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) terhadap Indonesia.

“Seperti diketahui Asia pada tahun 1997-1998 mengalami kemunduran. Kena negara tetangga, kena Indonesia. Kalau kita tidak undang IMF, ekonomi Indonesia bisa anjlok 6% ke 2% hingga 0%. Tapi Menko Perekonomian pada saat itu undang IMF, akibatnya ekonomi Indonesia anjlok ke (-13)%,” ungkap Rizal saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Menurut Rizal Ramli, dirinya merupakan salah satu ekonom yang menolak adanya bantuan dari IMF. Ia membadingkan dengan apa yang dialami oleh Amerika Latin, yang pada saat itu ekonominya bertambah buruk akibat adanya bantuan yang diberikan oleh IMF kala itu.

“Nah betul begitu IMF masuk dia sarankan tingkat bunga bank dinaikan dari 18% rata-rata menjadi 80%. Sehingga banyak perusahaan sehat pada bangkrut mana tahan dengan bunga bank sebesar itu,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, keadaan makin diperparah dengan adanya saran dari IMF untuk menutup bank-bank kecil yang ada di Indonesia.

“Tapi begitu bank kecil ditutup, rakyat tidak percaya kepada semua bank di Indonesia. Apalagi bank swasta seperti BCA, Danamon hampir kolaps. Sehingga terpaksa pemerintah menyuntik BLBI senilai USD 80 miliar, saat itu termasuk penyelamatan bank paling besar di dunia,” tegasnya.

Terakhir, IMF menyarankan untuk menaikkan harga BBM pada tahun 1998 yang mana hal tersebut justru menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di Berbagai daerah di Indonesia.

“Dirut Managing IMF Asia meminta pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Namun saya waktu itu menolak dengan alasan pada saat itu keadaan di Indonesia saat itu sedang panas.

Ternyata pada 1 Mei 1998 Pemrintah Soeharto menaikan harga BBM sebesar 74%. Akibatnya, terjadi demonstransi besar-besaran, SARA di mana-mana, ribuan orang meninggal, hingga rupiah anjlok dari Rp2.300 menjadi Rp15.000,” tuturnya.

Akibat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh IMF, tambah Rizal, terjadilah kasus BLBI. Pada waktu itu pemilik bank yang dibantu kredi BLBI tetap diberikan pinjaman tunai dan mereka harus dibayar tunai.

Pada pemerintahan Habibie kebijakan tersebut dilobi dan diganti tidak membayar tunai.  Melainkan diganti dengan menyerahkan aset berupa saham, tanah, bagunan dan perusahaan.

“Kalau obligor benar, dia serahkan aset yang bagus yang sesuai dengan nilainya. Tapi ada kasus-kasus dimana diserahkan aset busuk yang nilainya tidak sepadan,” kata Rizal Ramli.

Pada waktu itu dilakukan evaluasi tentang BLBI, hutangnya berapa. Dan salah perusahaan akuntan seharusnya  bertanggung jawab. Tapi sudah dipanggil 2 kali oleg KPK tidak datang.

“Harusnya perusahaan akuntan ikut bertanggungjawab terhadap evaluasi yang dilakukan.  Mereka juga harus datang ke KPK untuk  jelaskan aset busuk yang nilainya tidak sesuai,” tukasnya.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas, saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah, agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun, penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga negara dinyatakan merugi sampai Rp138,4 triliun, karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Terkait dengan dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Akan tetapi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL.

SKLitu  diterbitkan oleh BPPN, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya, atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden RI Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

 

Share This: