Kasus e-KTP : Irman Dituntut 7 Tahun, Sugiarto 5 Tahun Penjara

_

Jaksa KPK  menuntut dua terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiarto, masing-masing 5 dsn 7 tahun penjara.

Irman, mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,  dan Sugiarto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri  dinilai secara sah dan meyakinkan telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan koorporasi dalam proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Menjatuhkan pidana kepada Irman pidana penjara selama 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada Sugiharto pidana penjara selama 5 tahun pidana denda sebesar Rp.400 juta subsider 6 bulan,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jaksa Irene Putri dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Selain itu JPU KPK juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada kedua terdakwa. Kepada Irman dihukum menganti kerugian negara sebesar USD 273.700 dan 2.248.750.000  serta 6000 Dollar Singapura.

Apabila selama 1 bulan yang bersangkutan tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta bendanya dirampas untuk menganti rugi. Dan jika harta benda tidak ada, akan diganti kurungan 2 tahun,

Sedangkan untuk Sugiharto diwajibkan mengganti uang sebesar Rp 500 juta. Apabila selama 1 bulan dari putusan pengadilan yang bersangkutan tidak bisa membayar, maka harta benda dirampas untuk menganti rugi. Jika harta benda tidak ada akan diganti kurungan 1 tahun.

Terdakwa Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tipikor sebagaimana dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

 

 

 

Share This: