Kekerasan Seksual Marak, DPD RI Usul Aparat Diberi Wewenang Menyadap Calon Pelaku

_

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang kekerasan seksual sudah sangat marak, negara harus bisa segera menghentikan dengan tindakan nyata. Satu di antara tindakan itu ialah memberi kewenangan penyadapan kepada aparat penegak hukum terhadap calon pelaku kekerasan. Hal itu dituangkan dalam Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

“Penyadapan ini sangat diperlukan sebagai bukti pengadilan nantinya. Karena dalam kasus kekerasan, terutama perkosaan, jarang ada pihak ketiga yang bisa jadi saksi. Kalau ada, pihak ketiga biasanya pelaku juga. Orang keempat, kelima, dan seterusnya pelaku juga, ” kata Anna Latuconsina, anggota DPD RI asal Maluku yang sejak awal berperan menyusun RUU bersama aktifis dari berbagai LSM.

Agar tidak disalahgunakan dan berbenturan dengan peraturan penyadapan lainnya, RUU PKS mengatur penyidik boleh melakukan penyadapan setelah ada satu alat bukti dan atas izin tertulis Kapolri.

Anna Latuconsina memandang, penyadapan ini tidak berbenturan dengan peraturan lain. Dalam naskah pertimbangan DPD RI dijelaskan, UU No.39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memang melarang kegiatan penyadapan dalam bentuk apa pun atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi . Namun, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membolehkan penyadapan dilakukan untuk penegakan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

“Saya kira tidak bertentangan dan ada batasan yang jelas. Yakni, hanya dilakukan oleh penegak hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini Kepolisian,” kata Anna.

UU PKS Perlu Segera

Anna Latuconsina memandang, RUU ini diperlukan sangat segera mengingat kasus kekerasan seksual sudah sangat keterlaluan. Hampir tiap hari ada berita peristiwanya di media massa. “Di Maluku, tiga pekan lalu seorang guru agama memperkosa anak SMP sampai meninggal. Dua pekan lalu, seorang kepala sekolah memperkosa tiga anak SD usia 9, 10, dan 11 tahun,” katanya geram.

Lebih menyedihkan lagi, kebanyakan korban kekerasan seksual adalah anak-anak dan ada juga yang pelakunya masih anak-anak. “Jadi, Pemerintah harus segera bisa menghentikan segala bentuk kekerasan seksual ini. Ini sudah sangat menghawatirkan dan tidak ada perangkat hukum yang cukup untuk dapat digunakan dengan cepat,” tutur Anna.

Karena itu, UU PKS dibutuhkan segera. “Ada dua memang UU yang dianggap dapat mengakomodir persoalan ini, yakni UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, kedua UU itu serta semua peraturan lain tak punya kemampuan kecepatan yang diperlukan saat ini. Kita perlu aturan hukum yang khusus atau lex specialis yang bisa menjadi landasan gerak cepat,” terang Anna.

Rumusan dalam RUU PKS, menurut Anna, memberi ruang untuk peringatan dini bagi calon pelaku atau mereka yang berpotensi melakukan kekerasan seksual. “Adanya penyadapan, misalnya, dapat membuat calon pelaku berpikir dua kali. Ini nanti harus didukung sosialisasi yang masif ke tengah masyarakat. Supaya semua tahu ada sanksi yang sangat berat dan ada potensi besar diketahui aparat penegak hukum. Makanya, RUU PKS harus secepatnya disahkan jadi UU,” jelas Anna.

Anna juga mengharapkan agar sosialisasi tidak menunggu pengesahan RUU, namun mulai dapat dilakukan dalam berbagai forum. Satu di antaranya ialah dalam Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen RI di Jakarta, 15-16 November 2017. “Itu forum yang bagus untuk mensosialisasikan dan mendorong RUU PKS. Tapi, intinya, semua orang harus mengupayakan pencegahan kekerasan sesual. Ini kan bukan soal perempuan dan anak saja. Terjadi pada lelaki juga. Makin hari makin kompleks,” katanya.

RUU PKS ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPD RI tahun 2017. “Diharapkan semua pihak ikut mendorong agar RUU PKS cepat disahkan menjadi UU,” tutur Anna Latuconsina.

Share This: