Keluarga Korban Tagih Janji Presiden Tuntaskan Kasus HAM

BJ Habibie bersama peserta Peringatan Tragedi Mei 98, membacakan ikrar bersama, dalalam peringatan Tragedi Mei 98 di TPU Pondok Ranggon Jakarta, Senin (8/9/2017). - Foto: HW
_

Hampir 20 tahun berlalu, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1988 yang disebut “Tragedi Mei 88”, masih belum bisa dituntaskan oleh pemerintah. Padahal sejak peristiwa yang telah memakai korban seribu orang lebih dan meluluhlantakan perekonmian pada waktu itu terjadi, Indonesia sudah berganti enam kali berganti presiden.

Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia juga belum terwujud. Dalam peringatan Tragedi Mei 98, keluarga korban menagih janji presiden.

Peringatan yang berlangsung TPU Pondok Ranggon, Blad 27, Blok AA1, Jalan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (8/5/2017), dihadiri perwakilan dari keluarga korban tragedi Mei, Romo Sandyawan, anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), dan Ny. Sumarsih.

Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, yang menjadi salah satu korban penembakan aparat saat demonstrasi mahasiswa pada 13 November 19, keluarga korban dan beberapa aktivis perempuan lainnya, ELSAM, Kontras dan ornop lainnya.
Dalam acara ini, turut hadir presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Ibu dan bapak keluarga korban Tragedi Mei 98, lembaga pendamping, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), serta Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Sumarsih menegaskan, sampai saat keluarga korban masih menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, sesuai undang-undang yang berlaku, yakni UU N0.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Maksud kami adalah agar ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran HAM berat. Cukup kami saja yang mengalami,” kata Sumarsih.
Sumarsih dan aktivis lainnya mengingatkan, ketika menjadi Menkopolhukam Luhut B Panjaitan mengatakan, secara moral harus ada yang bertanggungjawab terahdap pelanggaran HAM di Indonesia. Ketika itu katanya, sesan presiden, kasus pelanggaran HAM di Indonesia harus dituntaskan.
“Walau pun Pak Habibie sudah tidak menjadi presiden, kami melihat kedekatan Pak Habibie dengan Pak Jokowi. Kami minta bantuannya agar apa yang menjadi komitmen Pak Jokowi yang dimuat dalam Nawacita, benar-benar bisa terwujud. Yaitu di dalam menyelesaikan Mei 1998, kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2 dan penghapusan identitas,” kata Sumarsih.
Tragedi 98 merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Penjarahan terhadap toko-toko, terutama milik non pribumi dijarah, perekonomian ambruk. Menurut Komnas Perempuan, Tragedi Mei 1998 telah menyebabkan korban jiwa 1190 orang dan 85 perempuan etnis Tionghoa mengalami perkosaan secara massal.
Namun peristiwa 98 pula yang berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto setelah 32 tahun memerintah di Indonesia. Wakil Presiden BJ Habibie lalu diangkat menggantikannya.
Menurut Romo Sandyawan yang menjadi salah satu anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) kasus HAM di Indonesia, apa yang terjadi pada tanggal 13, 14, 15 Mei, adalah kepentingan elit politik. Rakyat hanya dijadikan tumbal untuk kepentingan politik tersebut.
Menanggapi keluarga koban Tragedi Mei 98, BJ Habibie yang sempat memberikan orasi panjang pada di Pondok Ranggon berjanji akan menyampaikan permintaan keluarga korban kepada Presiden.
“Pada pertemuan yang akan datang saya ada pertemuan untuk Presiden Jokowi. Tolong usulan-usulan yang ada disusun dengan baik, nanti akan saya sampaikan. Kemungkinan tanggal 13 saya akan ke luar negeri. Dan sebelum pergi saya akan ketemu presiden,” kata Habibie.
Dalam kesempatan tersebut BJ Habibie juga menyatakan setuju dengan pendapat Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat untuk menjaga kebersamaan di Indonesia.
“Jakarta ini merupakan pusat perhatian orang Indonesia. Kita harus jaga jangan sampai menjadi jelek. Kalau jelak, semua orang di Indonesia akan memperhatikan,” kata Habibie, seraya berharap agar Ahok dan Djarot tetap aktif meski pun tidak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur lagi. “Karena mereka adalah kader bangsa, bukan kader partai,” tambahnya.
Usai acara, seluruh perwakilan keluarga korban, Komnas Perempuan, BJ Habibie dan Wagub DKI membacakan ikrar bersama, menolak kekerasan terjadi di Indonesia.

Share This: