Angggaran e-KTP Tahun Jamak Sebesar Rp. 5,9 T Sempat Ditolak Kemenkeu

_

Direktorat  Jenderal (Ditjen) Anggran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan skema kontrak tahun jamak (multiyears) yang kemudian mendapat izin multiyears dengan anggaran Rp 5,9 triliun. untuk anggaran e-KTP mulai bergulir tahun 2010.

Pengajuan anggaran tahun jamak itu sempat ditolak Kemenkeu. Namun Kemdagri mengajukan kembali skema kontrak tahun jamak, yang akhirnya disetujui.

Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kemenkeu Sambas Maulana mengungkapkan dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Tahun 2011 dianggarkan keperluan e-KTP kurang lebih Rp 2,291 trilyun. Pada saat pengajuan Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) pada Kemenkeu, ternyata Kemendagri meminta agar anggaran e-KTP ini akan dilaksanakan tidak 1 tahun anggaran, tetapi akan dilakukan 2 tahun anggaran. Dengan demikian sesuai peraturan Mendagri untuk pekerjaan yang makan waktu lebih dari 12 bulan harus diajukan kontrak tahun jamak,” ungkapnya di persidangan, Senin (10/4/2017).

 

“Karena APBN disusun per satu tahun anggaran, tidak mungkin dimultiyearskan. Setelah dikembalikan suratnya kemudian Kemdagri mengajukan kembali dengan istilah kontrak multiyears. Artinya kontrak pelaksanaan pekerjaan yg membebani APBN murni. Kontraknya boleh lebih dari 1 tahun anggaran tapi sisa dana tidak bisa digunakan,” bebernya.

Sambas melanjutkan,  setelah disetujui oleh Kemenkeu soal kontrak multiyears, ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan tidak dimulai persis di awal anggaran.  Ini dikarenakan alasan dari Kemendagri ke Kemenkeu pekerjaan dimulai tahun 2011, sehingga ada pekerjaan yang tersisa 56 juta e-KTP yang tidak bisa dicetak dengan biaya Rp 1,045 Triliun.

Sisa pekerjaan di tahun anggaran 12  dengan sisa Rp 3,661 trilyun itu kemudian diajukan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2013.  Kemendagri lau minta kembali kepada Kemenkeu, agar persetujuan multiyears kontrak yang semula direncanakan 2011-2012 diperpanjang menjadi 2012-2013, dengan jumlah kontrak yang sama dengan nilai Rp 5,9 Triliun.

“Jadi dana atau sisa pekerjaan di tahun 2011 sebesar Rp1,045 T dianggarkan kembali di 2013, sehingga dengan semua persyaratan saat diajukan multiyears kontrak sudah terpenuhi. Dana 2013 sudah tersedia. Sisa pekerjaan yang tidak bisa selesai di 2011 sudah diaduit BPKP,” paparnya.

“Kami juga minta Perpres yang mengatur batas waktu penyelesaian e-KTP berakhir di 2013. Dengan semua syarat terpenuhi maka Kemenkeu memberikan persetujuan untuk multiyears contract,” tambahnya.

Share This: