Kemenkeu Mediasi Warga Pemilik Rumah Tertutup Sekolah Dengan Yayasan Pergunas

_

Menyusul kisruh yang terjadi antara Yayasan Pergunas dengan warga yang rumahnya tertutup sekolah milik Yayasan, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya meninjau lokasi untuk melihat langsung keadaan. 9

Selain melihat lokasi, pihak Kemenkeu yang diwakili oleh Kasubbag Pengelolaan Aset Direktorat Perbendaharaan, Kemenkeu Aziz Muthohar, telah menemui pengurus  Yayasan Pergunas untuk mencari titip temu dari permasalahan yang terjadi.

“Pagi tadi saya ke lokasi bangunan dan meminta agar Yayasan Pergunas menempuh jalan damai dengan warga masyarakat Terdampak. Pergunas tadi menanyakan apa tuntutan warga, kalau memang minta jalan, akan diberikan. Tetapi kami juga harus bicara dulu dengan pihak korban, apa keinginannya,” kata Azis.

 

“Intinya saya minta kepada Ketua Yayasan Pergunas, memberi akses jalan warga selebar satu meter. Artinya, tembok yang ada harus dibongkar,” kata Aziz. ” Dalam satu / dua hari ini kami akan panggil pemilik rumah yang jadi korban.”

Seperti diketahui, Yayasan Pergunas yanb berada di Kelurahan Cempaka Baru, sebulan terakhir ini melalukan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah yang dikelolanya.

Namun pembangunan itu menutup rumah milik Ny. Wiwiek Dwiyati di RT 015/ 03, Kelurahan Cempaka Baru. Akibat penutupan itu Wiwiek dan keluarganya terpaksa harus melewati jalan sempit milik warga lain.

Selain menutul akses jalan, pembangunan gedung sekolah  itu, menyebabkan rumah Wiwiek kebanjiran ketika hujan tempo hari. IMB sekolah tersebut juga bermasalah, karena dalam pengakuannya, Wiwiek sebagai warga terdekat yang terdampak juga tidak pernah dimintai persetujuan. Yang dimintai tandatangan persetujuan justru warga yang tinggalnya jauh dari lokasi pembangunan.

“Saya heran, tak ada yang bisa menghentikan proyek bangunan sekolah ini, walau saya sudah melapor ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Pusat,” kata Wiwiek, Minggu lalu. Dia pun berencana mengadukan kasus ini ke Ombudsman.

Pembangunan sekolah Pergunas baru dimulai tahun 2018, namun dihentikan oleh Sudin Citata Kecamatan Kemayoran karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pembangunan sekolah Pergunas dilanjutkan pada Agustus 2020 setelah mengantongi surat IMB dari Pemprop DKI Jakarta yang direkomendasikan (didukung) oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Pihak yayasan Pergunas mengklaim, IMB dan seluruh prosedur untuk membangun sekolah sudah sah dan kuat. “Silakan laporkan (ke pihak berwenang), siapa tahu IMB ini salah dan bisa diperbaiki,” kata Hari Cahyanto juru bicara Yayasan Pergunas ketika ditegur warga.

Meski sempat dimediasi oleh pihak Kecamatan, proyek bangunan sekolah jalan terus, dan mengabaikan keresahan warga hingga tembok menutup jalan rumah Ibu Wiwiek.

Menurut Aziz Muthohar, lahan tanah milik Kemenkeu yang ada di Cempaka Baru (seluas 2 hektar), dan Cempaka Tengah (6 hektar) termasuk yang dipakai untuk bangunan sekolah Pergunas.

“Tanah milik Yayasan Pergunas hanya seluas bangunan yang lama (yang dirobohkan) selebihnya lahan itu milik Kemenkeu,” kata Aziz.

Kemenkeu cq Ditjen Perbendaharaan menurut Aziz hanya memberikan surat rekomendasi yang diminta oleh pejabat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pemprop DKI Jakarta.

“Dasarnya kami memberikan rekomendasi itu karena untuk kepentingan sosial, sekolahan,” jelas Aziz.

Namun, Aziz menolak memberikan data lahan yang direkomendasikan Ditjen Perbendaharaan untuk Pergunas.

“Kami tidak bisa memberi data kepemilikan lahan Kemenkeu, karena masalah tanah sangat sensitif,” katanya.

Dalam waktu dekat, Aziz juga akan memanggil pihak warga untuk menjelaskan persoalan dan keingin. “Setelah kedua pihak bicara, kami akan buatkan MoU agar tidak terjadi permasalahan di lain hari,” katanya.

Share This: