Kepolisian Tak akan Penuhi Permintaan Pansus Hak Angket DPR

_

Salah satu rencana Pansus Hak Angket DPR adalah menghadirkan Miryam S. Haryani, anggota Partai Hanura yang menjadi tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang e-KTP.

Keinginan itu ternyata ditolak KPK dengan alasan Miryam tidak bisa dimintai keterangan, kecuali di pengadilan. Merespon penolakan KPK, DPR akan meminta kepolisian untuk membawa paksa pihak yang menolak dipanggil DPR.

Namun Kaporli Jendral Polisi Tito Karnavian menegaskan tidak akan memenuhi permintaan Pansus Hak Angket DPR untuk memanggil paksa Miryam S. Haryani dari tahanan KPK  apabila tidak hadir sebanyak tiga kali dalam rapat di DPR.

“Kita sampaikan, meskipun UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk meminta bantuan kepolisian menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil, bahkan bisa dikenakan sanksi penyanderaan, namun persoalannya kita melihat hukum acaranya di dalam Undang-Undang itu tidak jelas, tidak ada hukum acaranya,” ungkap Kapolri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Tito, jika dikaitkan ke KUHAP maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penagkapan, upaya paksa. Penyanderaan itu sama dengan penahanan.

“Bagi kami penangkapan dan penahanan  itu pro justicial, dalam rangka untuk peradilan. Sehingga terjadi kerancuan hukum kalau kami melihatnya,” paparnya.

Namun, apabila pihak DPR bersikeras untuk memanggil paksa KPK atau Miryam, tambah Tito, dirinya meminta agar anggota Pansus Hak Angket DPR meminta fatwa terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. Tito nenyaranjan agar  menghimbau para ahli hukum mengemukakan pandangannya. Kendati begitu, sejauh ini sikap Polri dikatakan Tito akan tetap berpegang teguh pada aturan KUHAP.

“Yang jelas dari kepolisian menganggap, hukum acaranya tidak jelas. Ini sudah merupakan upaya paksa kepolisian untuk selalu dalam koridor pro justicia,” tegasnya.

Sebelumnya anggota Pansus Hak Angket KPK, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan memanggil paksa dengan meminta bantuan pokisi  untuk menghadirkan Miryam S Haryani.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 204 UU MD3 nomor 17 tahun 2014, yang memperbolehkan adanya pemanggilan paksa oleh Kepolisian. Pasal 204 menyatakan secara tegas, bahwa WNI atau WNA yang dipanggil Pansus Hak Angket wajib memenuhi panggilan. Jika tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

 

Share This: