Keselamatan penerbangan di Indonesia Masih Bermasalah

_

Keselamatan penerbangan masih menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan Indonesia. Seperti diketahui, dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa tidak sedikit di Indonesia. 

Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta. Senin (17/12/2018).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator.

“Indonesia membutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang,” kata Charles Simaremare.

Komite II DPD RI meminta agar Otoritas Bandara selaku salah satu pengawas dari pelaksanaan regulasi dapat turut serta dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan.

“Keselamatan penerbangan adalah salah satu isu krusial yang masih menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan Indonesia. Seperti diketahui, dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa tidak sedikit di Indonesia,” tambah Charles Simaremare.

Senator asal Papua tersebut menambahkan saat ini dunia penerbangan di Indonesia masih terjadi  tumpang tindih dalam manajemen penerbangan dan bandara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya instansi yang terlibat dan memiliki kewenangan yang masih dianggap tidak efektif.

“DPD RI memandang bahwa Banyaknya stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan bandara, diantaranya Kementerian Perhubungan (Otoritas Bandara) sebagai regulator, Angkasa Pura sebagai operator bandara, Kemenkumham (Imigrasi dan Cukai), dan Maskapai Airlines seringkali membuat rantai manajemen bandara menjadi panjang dan tumpang tindih, karena setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing,” imbuhnya.

Senada, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, meminta agar kasus JT-610 tidak terulang lagi. Banyaknya pemberitaan mengenai kondisi pesawat yang sudah mengalami gangguan sebelum terbang dari Cengkareng ke Pangkal Pinang, harus diperhatikan. (*)

 

Share This: