KPK Periksa Ketua MK, terkait Kasus Patrialis Akbar

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat  sebagai saksi kasus dengan tersangka Hakim MK Patrialis Akbar. Kamis (16/2/2017), Arif mendatangai Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk menjalani pemerikasan.

“Semua saya jelaskan seterang-terangnya dan sebenarnya dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) yang berkenaan dengan peternakan dan penyakit hewan. Seluruhnya sudah saya terangkan,” kata Arif kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Arif mengatakan, dirinya juga melihat adanya kejanggalan dalam kasus draft 129/PU-XIII/2015‎,  dan ia melihat selama proses putusan perkara tersebut berjalan secara wajar.

“Kalau di balik itu ada hakim yang selesai memebuat putusan kemudian  dibocorkan keluar, saya tidak tahu sama sekali. Hakim juga sudah kita monitor. Sudah terekam. Sehingga terang benderang. Makanya semua hakim silakan KPK memeriksa secara profesional dan proporsional,” lanjutnya.

Terkait adanya sinyal dari penyidik bahwa ada keterlibatan hakim lain terkait uang SGD 11.300 dirinya pun mengungkapkan tidak melihat hal tersebut.

“Saya tidak melihat itu dan saya tidak punya pretensi sampai situ. Pertanyaan itu tidak disampaikan kepada saya,” tegasnya.

Dalam kesempatan hal tersebut dirinya juga mengungkapkab bahwa selama memberikan keterangan dirinya tidak merasa adanya penekanan, melainkan diperiksa secara proporsional dan profesional.

Menurutnya, keterangan yang diberikan benar diperlukan di dalam rangka untuk mencari kebenaran materil, sehingga kasus ini bisa terbuka dan yang betul memang betul dan yang salah memang salah.

“Jadi saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK sehingga semuanya clear. Maka yang perlu kita jaga adalah ini bukan kasus yang menyangkut institusi MK,” kata Arief.

“Semua sistem yang dibangun oleh MK itu sistim yang sudah baik, meskipun di sana sini kita mesti memperbaikki itu sehingga kelak di kemudian hari tidak terjadi seperti ini,” tegasnya.

Seperti diketahui bahwa, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pengurusan putusan perkara Nomor 129/PU-XIII/2015‎ tentang Sistem Zonasi dalam Pemasukan (impor) Hewan Ternak, dalam objek permohonan Judicial Review UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

Dalam pengurusan putusan perkara nomor 129 itu, tiga orang ditunjuk sebagai hakim Panel di antaranya Ketua Panel dijabat oleh Manahan Sitompul, sementara Patrialis Akbar dan Palguna masing-masing ditunjuk sebagai anggota Panel.

Patrialis Akbar ditangkap KPK Kamis (26/1) malam di Grand Indonesia atas dugaan menerima suap dari Basuki terkait uji materil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

KPK menyebutkan dari kongkalikong tersebut, Patrialis dijanjikan uang SGD 200.000 oleh Basuki dengan pemberian uang melalui Kamaludin, teman dekat Patrialis.

Sebelum komitmen fee yang akan diterima Patrialis, dirinya sudah menerima terlebih dahulu uang sebesar USD 20.000 dan pemberian tersebut merupakan pemberian kedua kali.

 

Share This: