Ketua MPR: Kaukus Perempuan Parlemen Harus Jadi Pelopor Pendidikan Politik.

_

Saat ini ada empat persoalan besar yang masih menjadi duri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keempat persoalan itu ialah kemiskinan, kesenjangan, penegakkan hukum dan distrust atau perpecahan antarkelompok.

Hal itu dikatakan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dalam pidato kebangsaan yang disampaikan di hadapan peserta Konsolidasi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen (Konas KPP) III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017) pagi.

Untuk mengatasi kelima persoalan tersebut, Ketua MPR meminta agar Perempuan Parlemen menjadi pelopor.

“Merah putih yang terkoyak-koyak itu mari kita jahit kembali. Karena kalau ibu-ibu yang ngomong biasanya orang dengar. Saya mengajak agar persoalan-persoalan itu kita selesaikan,” kata Ketua MPR.

Masalah utama yang disinggung Ketua MPR asalah soal kemiskinan. Bahkan di beberapa tempat ada kemiskinan yang ekstrim. Banyak penyebab kemiskinan. Karena menganggur, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya.

Masalah kedua adalah kesenjangan. Menurut Ketua DPR, negeri ini sudah bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Kesenjangan ada dua, antara kaya dan miskin dan antara pusat dan daerah. Produk domestik bruto di Jawa menguasai 62 persen, IndonesiamTimur 18 persen dan Sumatera 20 persen.

“Oleh karena itu Timur tidak akan bisa mengejar Jawa. Segala kesenjangan itu kelihatan karena ada medsos, itu akan menimbulkan kecemburuan. Makanya kalau ada orang ketangkap KPK, rakyat itu gembiranya luar biasa, karena ada kecemburuan,” papar Zulkifli.

Persoaalan tak kalah krusial adalah penegakkan hukum. Saat ini penegakan hukum masih belum merata karena masih ada orang-orang atau pihak-pihak yang terkesan tidak terjangkau hukum.

Persolan keempat yang cukup serius adalaj masalah korupsi. Kita memiliki KPK yang juara, yang telah melakukan penangkapan-penangkapan terhadap kepala daerah, anggota DPR, hakim dan sebagainya.

Tetapi langkah itu menurut Zulkifli, tidak menyelesaikan masalah. Korupsi jalan terus, malah tambah banyak.

“Menurut saya ada tiga penyelesaian maslah korupsi. Penegakan hukum, perbaikan undang-undang dan edukasi kepada rakya,” kata Zulkifli.

“Undang-undang mengatakan yang berdaulat itu rakyat, Tapi kalau rakyat tidak sadar, maka kedaulatan itu bisa ditukar. Dan itu berbahaya. Itulah tugas parlemen untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat, terutama kaum perempuan,” tambahnya.

Yang keempat yang paling penting, adalah distrust. Antara masyarakat dan antara kita. Distrust itu menyebabkan perpecahan antarkelompok masyarakat. Soal menguatnya kembali kelompok-kelompol, isyu agama, isyu suku.

“Tujuhpuluh dua tahun lalu kita sepakat, memang kita ini berbeda-beda, tapi kita sepakat bahwa keragaman itu kekuatan. Oleh karena itu kita sepakat bhineka tunggal ika itu kita saling menguatkan, saling menghargai. Kalau kita masih mempermasalahkan soal tadi, kita mundur kembali,” tegas Ketua MPR.

 

 

Share This: