Ketua Pansel Hakim MK, Sambangi KPK

_

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/2) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta bantuan KPK dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim MK pengganti mantan Hakim MK Patrialis Akbar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Pansel hakim MK yang dibentuk presiden akan menghadap KPK, untuk mohon informasi  track record calon, yang dimiliki KPK.  Itu merupakan salah satu usaha kita untuk mendapatkan hakim yang punya integritas,” kata Ketua Pansel Hakim MK, Harjono, kepada Balaikita di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2017) .

Ia menjelaskan,  setiap seleksi pejabat publik pansel selalu meminta bantuan kepadaKPK untuk menganalisis Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) atau melakukan penelusuran rekam jejak.

Menurut Harjono, Pansel Hakim MK hingga saat ini baru mengantongi 3 nama calon. Pendaftaran calon Hakim MK masih berlangsung dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 3 Maret 2017.

“Sampai saat ini belum banyak, baru ada 3. Tapi biasanya di mendekati hari-hari akhir banyak yang daftar. Kalau untuk namanya saya gak hafal,” kata Harjono.

Menurutnya  KPK sangat membatu pihak Pansel dalam memberikan informasi. Hal itu sangat penting untuk memilih seseorang pejabat yang berintegritas baik.

“Dalam pemilihan nanti kita kan juga harus mempuyai data track record integritas ini. Karena dua kasus hakim sebelumnya (Patrialis Akbar dan Akil Moechtar),  kan persoalan integritas. Jadi kita tidak main-main untuk mendapatkan mereka yang patut karena integritasnya,” tambah Harjono.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar.

Presiden Jokowi berharap Pansel MK mampu memilih sosok yang profesional, kredibel dan independen. Tim Pansel diminta secepatnya mencari pengganti Patrialis. Ini mengingat MK harus menangani sengketa pilkada serentak.

Sebelumnya, dalam sidang Majelis Kehormatan MK, Kamis (2/2/2017), Patrialis Akbar mengaku telah melanggar kode etik sebagai Hakim MK. Pelanggaran kode etik terjadi karena Patrialis menerima suap dalam proses uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis Akbar ditangkap KPK dalam sebuah operasi penyergapan (operasi tangkap tangan), pada Rabu malam (26/1/2017). Patrialis kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha importir daging dan perantara.

Kasus suap itu terkait proses uji materi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam penggerebekan dan penangkapan itu, KPK menyita barang bukti seperti dokumen pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara di MK nomor 129.

 

 

Share This: