Ketua Sub Komisi II Bidang Hukum LSF: Pemutaran “Posesif” Langgar UU!

_

Ketua Sub Komisi II Bidang Hukum dan juru bicara Lembaga Sensor Film, Rommy Fibri Hardianto mengatakan, pemutaran film Posesif secara berbayar tanpa melalui penyensoran, telah melanggar ketentuan undang-undang.

Rommy mengatakan hal itu menjawab pertanyaan balaikita menyangkut polemik yang muncul menyusul masuknya film Posesif produksi Palari Film, dalam daftar Nominasi FFI 2017.

Seperti diketahui, dalam pengumuman Nominasi FFI 2017, Posesif memasukan 9 kategori dalam daftar nominasi. Munculnya film tersebut sempat dipertanyakan oleh wartawan, karena selama ini Posesif belum beredar.

Ketua Dewan Juri FFI 2017 Riri Riza menjelaskan, keikutsertaan Posesif di FFI sudah sesuai ketentuan, karena film tersebut sudah diputar secara berbayar di tempat pemutaran non bioskop.

Namun yang jadi persoalan, film tersebut diputar pada tanggal 22 – 24 September, sedangkan film tersebut baru dinyatakan lolos sensor pada tanggal 6 Oktober 2017. Artinya ketika diputar berbayar di tempat khusus itu Posesif belum disensor.

“Kalau diputar untuk penonton berbayar tentu melanggar ketentuan hukum yg berlaku, yakni pasal 57 UU Perfilman. LSF masih mengkaji soal impaknya dan lain-lain, mengingat pada 5 oktober film tersebut sudah disensorkan dan mendapat tanda lulus sensor,” kata Rommy melalui chat WA, Senin (9/10/2017) malam .

Artinya pemutaran tgl 22 dan 24 itu melanggar hukum?

“Iya!” tegas Rommy.

Sebelumnya sebuah media online mengutip pendapat Rommy Fibri mengenai keikutsertaan film Posesif di FFI 2017.

Menurut Rommy kepada Metrotvnews.com, LSF punya kebijakan khusus. Sasaran aturan tersebut dibagi ke dua kelompok besar, yaitu pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman. Pada praktiknya, pembedaan ini jadi faktor utama mengapa film-film seperti Posesif, Siti, atau Turah, tidak harus mendapat status lolos sensor sebelum tayang publik.

Rommy menambahkan, sebagaimana dikutip Metrotvnews.com, terkait urusan sensor, LSF punya kebijakan berbeda terhadap film-film berdasarkan siapa pihak yang membuat film.

“Pelaku usaha merujuk ke pelaku bisnis film, dalam konteks perusahaan film yang cukup besar. Sementara ‘pelaku kegiatan’ adalah teman-teman yang indie, komunitas, dan segala macam,” kata Rommy saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin (9/10/2017).

Rommy menyebut bahwa film-film produksi independen sering mengalami kesulitan dalam hal produksi, termasuk dana. Fokus pembuatan film adalah yang penting film jadi. Soal distribusi dan penyensoran menjadi prioritas kesekian. Apalagi, sensor film harus dilakukan di Jakarta.

LSF melunak. Mereka merasa tidak bijak jika harus mengikuti dengan tegas, pasal penegakan hukum terkait kewajiban sensor film-film yang dibuat oleh ‘pelaku kegiatan’ perfilman, dengan cakupan bisnis dan audiens terbatas.

Ketika balaikita mengkonfirmasi mengenai pernyataannya tersebut, Rommy menegaskan aturan tetap sama bagi siapapun. Jawaban itu menurutnya muncul karena wartawannya tidak bertanya secara khusus tentang film Posesif.

“Tetap sama dalam hal aturan. Wartawannya tidak bertanya spesifik soal Posesif yang sudah diputar di bioskop. Dia hanya bertanya “apakah Posesif melanggar karena belum disensorkan dan mendapat nominasi?” Dan saya jawab sdh disensorkan tanggal 4/5 okt lalu,” papar Rommy.

Sedangkan jawaban soal film komunitas, tambah Rommy, mengacu pada pertanyaan “bagaimana dengan film-film komunitas yang tidak diputar komersial? Kan merek punya kendala dana dan lain-lain?”
“Jawabannya sebenarnya “seharusnya semua menyensorkan ke LSF. Tapi bisa dipahami jika ada kendala dan seterusnya,” kata Rommy mengakhiri chat.

Share This: