Ketum GPBSI: Film Nasional Diminati di Daerah

Ketua Umum GPBSI Djonny Sjafruddin dan Pengurus GPBSI lainnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/1/2017) siang. - Foto: HW
_

Film nasional masih mendapat tempat di hati masyarakat di daerah. Meskipun film impor memiliki berbagai kelebihan pencapaian peroleh penontonnya masih kalah dibandingkan film nasional.

“Film nasional masih unggul perolehan penontonnya sekitar 20 sampai 30 persenlah. Jadi jangan khawatir film nasional tidak laku. Asal, produsernya juga paham keinginan penonton,” kata Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Indonesia (GPBSI) Djonny Sjafruddin, SH kepada wartawan, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/1/2018) siang.

Djonny menegaskan, tidak pernah ada keinginan bioskop menyusahkan film Indonesia, karena bagi pengusaha prinsipnya mana film yang disukai penonton adalah yang diutamakan.

“Tidak ada itu monopoli, tidak ada dikotomi film impor film nasional. Kita ini bisnis kok, siapa yang menguntungkan ya kita utamakan. Jadi janganlah bioskop ini ditekan-tekan, kita ini kan bukan BUMN,” tandas Djonny.

Kredit bank.

Menurut Bendahara Umum GPBSI Jimmy Haryanto, untuk memberikan kesempatan yang lebih longgar kepada film nasional tidak ada jalan lain selain menambah layar.

Saat ini terdapat sekitar 1500 layar bioskop di Indonesia, meski pun ada yang baru didirikan, tetapi ada pula yang tutup. Jumlah itu terdiri dari milik Grup 21 (900 layar) , CGV (256 layar), Cinemaxxx (120 layar), New Star (24 layar), Platinum (28 layar) dan bioskop independen (116 layar).

Untuk menambah investasi guna menambah layar, GPBSI akan melakukan pembicaraan dengan sebuah bank nasional, yang bersedia memberikan kredit.

“Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan pihak Bank Mandiri, yang tertarik untuk mengucurkan kredit ke bioskop. Selama ini kan bank tidak mau memberi kredit kepada usaha perfilman, tetapi kalau untuk bioskop Bank Mandiri kelihatannya bersedia,” kata Jimmy.

Soal Pajak

Dalam kesempatan tersebut GPBSI juga menghimbau agar pemerintah daerah bersedia menurunkan pajak tontonan hingga mencapai 10 persen. Beberapa daerah sudah mematok pajak tontonan sebesar 10 persen, tetapi di daerah tertentu masih 30 persen.

“Kami paham bahwa pajak tontonan merupakan pendapatan asli daerah. Tetapi pemerintah daerah harus melihat dampak lainnya atas keberadaan bioskop,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Hukum GPBSI, DR. Edison Nainggolan, MS.

GPBSI baru saja mengadakan Mubes, pada 24 Oktober lalu. Djonny Sjafruddin, SH kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk kepengurusan Peride 2017 – 2022, Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari Tri Rudi Anitio, Ali Tien dan Andy Tjakra.

Pengurus lainnya sebagai berikut:
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan : Suprayitno
Ketua Bidang Hubungan Antar Bioskop : Yuniarto Eka Brata
Ketua Bidang Bina Usaha : Jimmy Herjanto
Ketua Bidang Kehumasan : Noorca M. Massardi
Ketua Bidang Organisasi dan Hukum : Dr. Edison Nainggolan. MS
Sekretaris Umum : Ali Sastro
Sekretaris : Toto Soegriwo
Bendahara Umum : Jimmy Herianto Danasasmita Bendahara : Koesuma Mintha Wardhani

Share This: