Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kisruh Pimpinan DPD Segera Diakhiri.

_

Kepentingan bangsa dan kepentingan negera harus didahulukan dan diutamakan, daripada kepentingan pribadi. Kepentingan sekelompok anggota DPD pengurus partai yang telah merebut kepemimpinan DPD harus mengalah demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dan segera mengembalikan perebutan (kekuasaan) tersebut sesuai dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yudikatif tertinggi di negeri ini, yaitu Keputusan Mahkamah Agung Nomor 38P/Hum/2016 dan Nomor 20P/Hum/2017. Karena jika dikembalikan ke proses politik, akan terjadi kekacauan hukum dan konstitusi.

Demikian salah satu butir “Mandat Rakyat” yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegak Citra Parlemen, kepada Pimpinan DPD RI tahun 2014 – 2019, Farouk Muhammad dan GKR Hemas, di DPD Kamis (4/5/2017) siang. Pimpinan DPD didampingi oleh dua anggota DPD lainnya, yakni Anang Prihantoro dari Lampung, dan Denty Eka Widi Pratiwi dari Jawa Tengah.

Ada 12 anggota koalisi Perwakilan masyarakat sipil yang menyampaikan mandat rakyat, antara lain ialah Ahmad Hanafi dari Indonesian Parlimentary (IPC), Oce Madril (PKBH – Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dari UGM), Lucius Karus (KOPEL – Komite Pemantau Legisalatif), Ronald Rofiandri (PSHK – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Donlad Fariz (ICW – Indonesia Corruption Watch), Charles Simabura (PUSAKO – Pusat Studi Konstitusi), Yudha Irlang (MPI – Maju Perempuan Indonesia), dan Fadli Ramadhanil (PERLUDEM – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Selain itu juga ada beberapa perwakilan mahasiswa.

Menurut koalisi, DPD adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk mewakili daerah. Sedangkan DPR sebagai wakil partai politik. Agresifnya sekelompok anggota DPD pengurus partai politik merebut jabatan pimpinan DPD menunjukkan pelanggaran komitmen dan etika sebagai anggota DPR, dan pelanggaran konstitusional berupa upaya mengakuisisi DPD sebagai Wakil Daerah.

“Konstitusi sudah membagi mana perwakilan partai politik, dan mana perwakilan daerah. Kalau DPD menjadi wakil partai politik, sudah menyalahi konstitusi,” kata Oce Madril. “Wakil parpol sudah ada tempatnya, yakni di DPR,” tambahnya.

Koalisi menambahkan, proses perebutan pimpinan DPD oleh sekelompok anggota DPD pengurus partai politik dilaksanakan dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Karena Putusah Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/Hum/2017 telah membatalkan revisi Tata Tertib DPD No.1/2016 dan Revisi Tata Tertib No.1 /2017.

Susbstansi dari isi Putusan MA No38P/2016 dan 20P/2017 adalah membatalkan pemberlakuan kepemimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan, dan peraturan Tata Tertib DPD yang memberlakukan asas retroaktif atau berlaku surut dibatalkan.

Oleh karena itu, menurut koalisi, pemilihan Pimpinan DPD yang dilaksanakan pada 3 April 2017 tidak sah karena dilaksanakan atas landasan hukum yang telah dibatalkan oleh MA. Selain itu melanggar Tata Tertib DPD karena pengambilan keputusan tidak kuorum dan perubahan Tatib sebagai landasan pemilihan tidak menempuh prosedur sebagaimana tata tertib.

Lucius Karus dari KOPEL menegaskan, koalisi masyarakat sipil tidak mengakui proses yang penuh manipulasi. Oleh karena itu kisruh pimpinan di DPD saat ini harus segera diakhiri.

“Yang sekarang mengaku pimpinan DPD anggap saja sedang bermimpi, dan mudah-mudahan mereka cepat kembali tersadar dan kembali ke posisinya semula,” kata Lucius.

Usfir Halim dari Pusat Kajian Hukum UGM mengatakan ilegalitas pimpinan DPD yang terpilih pada tanggal 3 April 2017 berimplikasi pada hasil putusan DPD itu sendiri. Pengawasan DPD terhadap pemerintah juga menjadi ilegal.

“Legalitas putusan pemerintah harus diawasi oleh lembaga yang legal,” katanya.

Usfir juga mempertanyakan sikap MA yang dengan seenaknya mempermainkan hukum yang menuntun pengambilan sumpah pimpinan DPD. Tindakan itu menurutnya telah menginjak-injak hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil dengan tegas mengatakan GKR Hemas dan Farouk Muhammad sebagai Pimpinan DPD yang sah. Koalisi meminta agar keduanya terus bertahan dan berjuang menutut keadilan.

“Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak. Hukum tidak diindahkan, dan ironisnya pelakukan justru Wakil Ketua MA sendiri. Jadi kami minta agar Pimpinan DPD yang sah ini terus memperjuangkan keadilan,” kata Charles Simabura dari PUSAKO.

Pimpinan DPD mengapresiasi dukungan Koalisi Masyarakat Sipil. GKR Hemas mengatakan akan mengikuti semua anjuran dari masyarakat sipil. “Kita akan terus berjuang karena kami patuh pada hukum. Kami taat hukum,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad kalau benteng keadilan sudah dipermainkan, ke mana lagi masyarakat akan mencari keadilan.

“Ini persoalan besar bangsa. Tapi saya tidak yakin lembaga hukum tertinggi yang mempermainkan hukum, ini ulah oknum. Jadi hari ini mari kita katakan bersama-sama Suwardi adalah lambang ketidakadilan,” kata Farouk.

Senator asal Lampung Anang Prihantono mengatakan, yang terjadi saat ini adalah anomali politik, kebiadaban politik yang luar biasa.

Share This: