Komisi VII DPR : kewajiban membangun smelter dan Freeport baru bisa perpanjang kontrak 2 tahun sebelum kontrak selesai

_

Jakarta- anggota komisi VII DPR RI kurtubi ditemui diforum diskusi gedung hall dewan pers dia mengatakan, Kewajiban membangun  smelter ini adalah amanat UUD minerban no 4 tahun 2009 dan sudah  dikasih waktu lima tahun sampai tahun 2014 perusahan perusahan tambang diindonesia harus sudah mengeskpor hasil tambangnya tidak dalam bentuk bahan baku atau konsentrak atau bahan setengah jadi  harus diekspor dalam bentuk hasil dari pada  hilirisasi smelter.

”Tetapi berjalannya waktu sampai 2014 masih pemerintahan pak SBY  tidak satu pun team kampanye yang melakukan smelter, akhirnya adanya kebijakan relaksasi boleh mekspor yang notabendnya melanggar UUD sebab jika tidak diizinkan ekspor artinya mereka tidak memiliki penghasilan akan terjadi PHK dan kemerosotan ekonomi didaerah daerah tambang yang berakibat menimbulkan gejola sosial jika mereka tidak memiliki penghasilan dan ini perlu dipertimbangkan.” ujar dia, minggu (11/12)

“Seiringnya waktu berjalan khusus untuk freeport hingga sekarang ternyata  dalam rapat rapat komisi VII dan kunjungan ke gersik mereka progress smelter gerisk. itu masih jauh  ternyata kenapa tidak terbangun bangun terungkap kemarin dari pihak freeportnya itu sendiri mereka menyatakan bahwa mereka itu tidak bisa membangun smelter itu tanpa adanya kepastian perpanjangan disatu sisi ini memang masuk akal karena smelter investasinya besar kalo hanya 5 tahun, sedang masa kontrak mereka tersisa 5 tahun tidak bisa berjalan kalo hanya 5 tahun secara logika pada kondisi yang seperti sekarang ini.” Ujar dia

“Namun komisi VII DPR,  tetap meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan peraturan perundang undangan yang sesuai  untuk menyatakan membangun smelter perpanjangan  baru bisa dibicarakan pada saat 2 tahun. sebelum masa kontrak itu selesai dan belum bisa dibicarakan sekarang kepastiian kontrak itu, jadi permintan freeport untuk ada jaminan  perpanjang kontrak sulit dipenuhi  oleh pemerintah berdasarkan regulasi saat ini. yang mensyaratkan 2 tahun sebelum masa kontrak itu baru boleh membicarakan perpanjangan.” Ujar dia.

“Maka dari itu, kita tunggu aksi dari pemerintah  apakah akan mengeluarkan perpu atau merubah regulasi 2 tahun sebelum kontrak berahkir boleh membicarakan perpanjangan kontrak baru. hingga jalan buntu ini bisa dibuka  misalnya boleh di perpanjang dengan syarat syarat a b c d  termasuk syarat harus bangun smelter  dan ini bisa menyelesaikan masalah, akan tetapi ini semua kembali lagi ke pemerintah yang memiliki hak mengeluarkan perpu dan regulasi yang hendak melanggar konsitusi.”

 

 

Share This: