Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman Akan Berikan Rekomendasi Kepada Pemerintah.

_

Ada banyak hal yang masih belum tepat dalam penyelenggaraan perfilman di Indonesia, mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, Kongres Masyarakat Perfilman Indonesia, sebuah perkumpulan yang mewadahi segenap unsur perfilman di tanah air, merasa perlu untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, sebagai pembina perfilman di tanah air. 

“Kita harus melihat berbagai aspek dan tujuan penyelenggaraan perfilman di tanah air. Film jangan dilihat sebagai karya seni semata, atau sebagai barang dagangan, tetapi film memiliki kandungan yang sangat besar dan bisa dipergunakan untuk tujuan apapun,” kata Ketua Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman (KPSMP) dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Peninsula Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Menurut Soni, film harus dipandang ke dalam tiga tujuan utama, yakni film sebagai karya seni dan budaya, film sebagai media untuk mendapatkan penghasilan, dan film sebagai propaganda dan alat ketahanan bangsa.

“Beberapa negara di dunia seperti Korea dan Amerika, menjadikan film sebagai alat propaganda dan penetrasi budaya. Di era globalisasi ini kita juga harus menyiapkan film kita sebagai media yang bermuatan budaya bangsa untu menangkal penetrasi budaya asing,” kata Soni.

Wakil Ketua KPSMP Rully Sofyan menilai fondasi pembangunan perfilman di Indonesia masih lemah, karena Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman tidak sepenuhnya bisa dijalankan, karena PP dari UU tersebut tak kunjung tuntas.

“Namun undang-undang juga menyebutkan adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan perfilman di Indonesia. Nah kita ini, atau siapa saja yang cinta dengan perfilman di Indonesia, bisa menyuarakan pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Rully.

Menurut Rully, perfilman saat ini nyaris kehilangan interaksi dengan masyarakatnya. Orang film seperti asyik sendiri, dan masyarakat hanya dilihat sebagai obyek.

“Kita lihat misalnya pelaksanaan FFI yang baru lalu. Kering, tidak mencerkinkan pestanya orang film yang dapat dijadikan tontonan atau hiburan menarik bagi masyarakat. Setelah acara itu berlalu, semua senyap seperti tidak pernah terjadi apa-apa, dan masyarakat juga tidak peduli,” tambah Dosen Fakultas Hukum ini.

Ketua Senakki Akhlis Suryapati melihat banyak sekali yang perlu diperbaiki agar perfilman Indonesia ke depan mamiliki fondasi yang kokoh, dan bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlis melihat pemerintah hanya mengutamakan hal-hal yang menguntungkan pemerintah, tetapi membebani masyarakat.

“Yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam pembuatan PP hanya seputar penyensoran, perijinan, dan sekarang uji kompetensi. Sensor itu seharusnya gratis, mengapa harus dibebankan kepada masyarakat?” kata Akhlis.

Akhlis juga meminta pemerintah memperbaiki faslitas dan kinerja Sinematek, beasiswa kepada masyarakat yang memiliki keinginan belajar dan bakat dalam pembuatan film. Akhlis juga menilai, isyu Uji Kompetensi terkesan hanya menakut-nakuti insan film.

Share This: