Akan Digelar, Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman, Untuk Dorong Pemberlakuan UU Perfilman!

_

Sejumlah tokoh dan insan film berencana akan menggelar Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman (KPMP) di Surabaya, pada 2 – 3 April mendatang. Rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Perfilman, Sony Pudjisasono dalam rapat pra kongres yang berlangsung di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/17). 

Pra Kongres dihadiri oleh anggota beberapa organisasi film dan insan film lainnya. Di antaranya Ketua PPFI HM Firman Bintang, Ketua KFT / Parfi Febryan Aditya, Ketua Senakki Akhlis Suryapati, Sekjen Asirevi Rully Sofyan, produser film dan pengusaha bioskop Nicky Rewa.

Selain itu ada produser film Shanker RS, Donny Ramadhan dan Leles Sudaryanto, sutradara film John de Rantau, aktor senior Dian Hasry,  Sekjen KCFI yang juga pengacara dari Bang Japar, Djudju Purwantoro, SH dan banyak lagi.

Kepala Pusbang Film Maman Wijaya yang mengenakan T’shirt dan celana jins juga sempat hadir dan berbicara di depan hadirin. Menurut moderator, Maman hadir sebagai anggota masyarakat film.

Menurut Sony Pudjisasono, Kongres akan digelar untuk menghimpun masyarakat perfilman yang mendambakan sistem perfilman yang adil dan mendorong pelaksanaan UU Perfilman yang sampai saat ini tidak berjalan.

“Undang-undang perfilman sudah dibuat sejak tahun 2009, tapi hanya satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat, yakni tentang LSF. Sedangkan PP dari pasal-pasal yang lain tidak pernah selesai. Ada apa sebenarnya? Kita punya BPI tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena BPI sudah terkooptasi oleh kepentigan bisnis yang besar,” kata Sony.

Sekretaris PSMP Rully Sofyan SH memaparkan tentang proses legislasi dan lahirnya undang-undang termasuk UU Perfilman yang melalui proses panjang dan diperintahkan UU pula. Jika UU yang dibuat tidak berjalan, masyarakat bisa meminta kepada presiden untuk mencabut UU tersebut dan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang).

“Mungkin presiden juga tidak tahu kalau UU No,33 tahun 2009 tentang perfilman tidak jalan. Saya yakin presiden berpihak kepada film Indonesia, sehingga kalau dia menerima masukan, dia akan mengambil kangkah untuk membela film Indonesia. Oleh karena itu nanti hasil kongres akan kita serahkan kepada Presiden,” kata Rully.

Dalam kesempatan tanya jawab, beberapa produser mengeluhkan perlakuan tidak adil yang diterimanya dari pihak bioskop.

“Kalau kita ingin meminta jadwal di Twenty One, film kita akan dinilai oleh tim yang kita tidak tahu siapa. Kemudian akan dikasih 15 layar atau 30 layar. Dasarnya apa? Padahal film itu kan tidak bisa ddiprediksi hasilnya. Kita tahu film itu tidak ada profesornya. Kadang film yang dinilai jelek bisa laku, dan film yang dibilang bagus bisa jeblok hasilnya,” kata produser Shanker RS.

Shanker yang kini banyak membuat film kerjasama di Malaysia mengatakan, di Malaysia yang mengatur peredaran film adalan Finas (Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia), bukan pemilik bioskop.

“Di Malaysia ada yang namanya FIFO – first in first out, siapa yang lebih dulu datang, lebih dulu ke luar! Kalau di sini kan kita tidak tahu siapa yang duluan mendaftar, siapa yang duluan tayang. Ketidakpastian itu yang membuat saya tidak berani membuat film di Indonesia. Padahal sebagai orang Indonesia, saya juga ingin membuat film di Indonesia!” tandas Shanker.

Produser film dari Makassar, Nicky Rewa mengatakan peluang untuk mendapatkan layar yang lebih banyak tidak didapat oleh filmnya, karena dianggap sebagai film daerah.

“Film saya,  semua orang tahu, selalu penuh penontonnya di daerah. Tapi tidak dikasih layar di tempat lain, karena disebut film daerah. Ini kan sama saja bioskop mengajarkan separatisme,” ungkap Nicky.

Menurut sutradara John de Rantau, bioskop adalah entitas bisnis yang harus menjaga kepentingannya.

“Bioskop itu akan mengutamakan memutar filmnya dulu. Deal saya dengan bioskop adalah bisnis. Kalau film saya bagus penontonnya, tambah layar, tapi kalau kurang, diturunkan. Ternyata film saya Wage, penontonnya sedikit, ya diturunkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut John de Rantau meminta agar tagline “Film Pribumi” dalam Kongres PSMP dibuang, karena berbau rasis.

Kepala Pusbang Film menganjurkan agar peserta Kongres membawa hasil Kongres kepada menteri agar bisa ditindaklanjuti.

“Jadi silahkan nanti temui Pak Menteri, bawa hasil Kongres, agar bisa ditindaklanjuti. Saya setuju kalau ada yang mengatakan kalau perlu tidur di kantor menteri, supaya bisa bertemu menteri “ kata Maman.

Menurut Maman, sebagai pelaksana teknis, Pusbang hanya menjalankan pekerjaan sesuai aturan yang ada. “Saya juga menunggu aturannya ke luar, PPnya. Kalau tidak ada bagaimana saya bisa melaksanakannya.”

 

Share This: