KPK Apresiasi Putusan Pra Peradilan Miryam Haryani

_

KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah menolak permohonan pra peradilan yang diajukan terhadap mantan anggota komisi III DPR, Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani.

Wakil pimpinan KPK, Laode M. Syarif mengatakan, KPK yakin bahwa MSH memang berbohong dari awal.

“KPK sangat yakin akan kasus Miryam, karena dia telah nyata berbohong, bahwa dia ditekan oleh penyidik KPK,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Dengan ditolaknya pra peradilan yang diajukan oleh Miryam, lanjutnya, proses penyidikan di KPK akan berjalan sebagaimana mestinya.

Mewakilik  KPK La Ode Syarief mengucapkan terima kasih pada hakim dan pengadilan yang obyektif.

 

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Miryam, yang  menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, atas dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hakim tunggal sidang praperadilan Asiadi Sembiring, membacakan putusan dengan sejumlah pertimbangan.

“Menyatakan penetapan tersangka terhadap nama Miryam S. Haryani adalah sah,” ujar Asiadi dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Penolakan itu, ucap Asiadi, didasari penilaian bahwa Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor masih merupakan kewenangan KPK.

Dengan begitu, KPK dinilai berwenang menggunakan Pasal 22 pada Bab III UU Pemberantasan Tipikor. Hal itu disebut Asiadi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud UU Pemberantasan Tipikor.

Sebagai informasi, Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor digunakan KPK untuk menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka. “Karena Pasal 22 masuk tindak pidana korupsi, termohon (KPK) miliki kewenangan melakukan penyidikan (terhadap Miryam),” tutur Asiadi.

Pertimbangan lain adalah, hakim tak sependapat dengan alasan pihak Miryam mengajukan praperadilan.

Share This: