KPK Buru Miryam S Haryani

_

Tim KPK masih lakukan pencarian terhadap Mantan Anggota Komisi II, Miryam S. Haryani (MSH) yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebelumnya, pada hari Kamis kemarin (27/4) KPK telah mengirimkan surat ke Ses-NCB Interpol Indonesia tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap MSH.

“Tim KPK juga saat ini masih melakukan pencarian. Bagi kami kasus ini cukup penting krn terkait scr langsung dengan kasus e-KTP yang sedang kita dalami dan KPK paham betul penuntasan e-KTP merupakan tugas yang akan kami seriusi,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Surat yg dikirim KPK ke Ses-NCB Interpol Indonesia merupakan langkah lanjutan yang diambil KPK setelah Miryam yang statusnya sudah jadi tersangka, dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Pada pemeriksaan pertama, Rabu (13/4) Miryam mangkir dengan alasan ada ibadah Paskah. Kemudian, pada penjadwalan ulang, Selasa (18/4) Miryam diirawat di Rumah Sakit Pondok Indah.‎ Dia meminta izin untuk istirahat dua hari yakni 18-19 April 2017.

Miryam kembali mangkir pada penjadwalan ulang ketiga yang dilakukan pada (26/4) lalu, dengan alasan pada saat itu pihak kuasa hukum telah mengajukan pra peradilan dan kliennya tak akan hadir pada pemanggilan ketiga tersebut.

Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah dinilai memberi keterangan palsu pada persidangan kasus e-KTP lalu (23/3). Ketita itu Miryam mencabut pengakuan awal di BAP, tentang pembagian uang kepada beberapa anggota DPR di Komisi II.  Dalam sidang Miryam mengaku ditekan oleh penyidik KPK, sehingg memberi keterangan seperti dalam BAP.

Febri menjelaskan, KPK sudah mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dalam proses penyidikan, dan kemungkinan-kemungkinan yang bersangkutan akan meninggalkan Indonesia.

Menurut Febri,  menambahkan, dalam proses penyidikan untuk MSH (Miryam), sudah dilakukan pemanggilan secara patut, dan yang bersangkutan telah diberikan kesempatan penjadwalan ulang sampai dengan tanggal 26 kemarin sesuai dengan permintaan kuasa hukum.

“Namun yang bersangkutan tidak datang. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai minggu lalu, sampai minggu ini ketika DPO kita buat, yang bersangkutan belum datang juga.  Jadi kita pikir tindakan hukum lebih lanjut yaitu pencarian, pemasukan daftar DPO.  Dan jika tidak datang secara sukarela ke KPK,  tentu saja kita akan melakukan tindakan hukum lain. Apakah itu penangkapan atau itu dibawa ke KPK,” katanya

KPK juga menurut Febri, terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menemukan MSH yang pencariannya saat ini difokuskan ke dalam negeri.

“Namun saat ini berdasar informasi yang kita terima, pencarian difokuskan , diprioritaskan di dalam negeri. Jadi masih di Indonesia. Pihak kuasa hukum juga mengatakan demikian, namun kalau benar pihak kuasa hukum mengetahui misalnya keberadaan kliennya, silakan antarkan ke KPK secara baik-baik dan kita akan proses sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” ungkapnya.

KPK, menurut Febri, akan menghadapi pra peradilan yang dilayangkan pihak MSH pada Jumat lalu, ke PN Jakarta Selatan.

“Pra peradilan kita hadapi. Ada mekanisme hukum acara untuk menhadapi itu, ada proses persidangan dengan segala aturan yang lebih teknis. Itu pasti akan kita hadapi, dan akan kita lihat stategi lebih lanjut,” tukasnya.

 

Share This: