KPK Cermati Revisi PP No.99 tahun 2012

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati rencana revisi PP No. 99 tahun 2012, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. KPK berharap PP tersebut dapat ditegakkan, terutama dalam subtitusi tindak pidana korupsi.

“Yang kami dengar Menkumham akan merevisi PP nomor 99 tahun 2012, kecuali tindak pidana korupsi,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Febri menegaskan, masa hukuman terpidana tindak pidana korupsi tidak boleh digangu gugat, melainkan pihak penegak hukum harus memberi tindakan efek jera.

“Kalau bisa efek jera. Salah satunya hukuman harus maksimal. Itu yang harus dikeluarkan jangan sampai ada aturan yang mengalami kemunduran untuk aspek pemberantasan korupsi. PP 99 sebenarnya sudah kuat,” lanjutnya.

PP 99 tahun 2012 antara lain mengatur soal penghapusan remisi terhadap narapidana kasus narkoba dan narapidana kasus terorisme.

Menurut Febri, PP nomor 99 itu pernah di Judicial Review kan ke MA, dan MA menolak.

“Artinya, ¬†PP tersebut tidak bertentangan dengan UU Permasyarakatan, sehingga pemberlakuan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Jadi tidak ada alasan bahwa ketentuan khusus itu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UU permasyarakatan.

Penghapusan remisi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera, bagi orang-orang yang terlibat kasus narkoba dan korupsi.

 

Share This: