KPK Geledah 5 Tempat di Jawa Timur

_
 Pasca penetapan 6 orang dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan Revisi Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), geledah 5 titik di Jawa Timur.
“Komisi Pemberantasan Korupsi terjunkan lima tim terpisah, dan kami geledah di 5 lokasi di Jatim,” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (7/6/2017). 
Lima lokasi tersebut dijelaskan Febri antara lain,di kantor DPRD Jatim, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dua rumah yakni 1 rumah tersangka dan rumah di Jalan Kompeks Pondok Jati.
“Dari penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 08.00 kami menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang dalam bentuk rupiah, saat ini kami juga masih melakukan koordinasi dengan tim untuk detailnya,” paparnya.
Dijelaskan Febri bahwa pasca penetapan 6 tersangka mulai dari Ketua Komisi B DPRD hingga Kepala Dinas Pertanian di Jawa Timur, hingga kini pihak KPP tengah menyelidiki siapa pihak pemberi penerima uang sebesar Rp150 juta per triwulan.
Seperti diketahui, uang yang disita oleh KPK dalam OTT sebesar Rp150 juta di ruang Komisi B DPRD Jatim itu, diduga berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD. Selain itu, ada pula suap yang diberikan berkaitan dengan revisi Perda Pengendalian Ternak Sapi.
Dalam kasus ini KPK, menetapkan 6 orang tersangka diantaranya, Mochamad Basuki (MB), Ketua Komisi B Fraksi Gerindra, Bambang Heryanto (BH), Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur, Rohayati (R) Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rahman Agung (RA),  staf DPRD Tingkat 1,  Santoso (S), staf DPRD Tingkat 1, dan Anang Basuki Rahmat (ABR) Ajudan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur.
Akibat hal tersebut, pihak pemberi suap yakni BH ABR dan ROH disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a abatu huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sedangkan pihak yang diduga penerima MB, S dan RA disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah no 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Share This: