KPK Ingin Aturan Tipikor Diatur di Luar RUU KUHP

_

Wakil Pimpinan KPK, Laode M. Syarief  berharap, aturan tindak pidana korupsi diatur di luar RUU KUHP.  Laode menyampaikan hal itu menanggapi  rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang akan mengatur tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP),

“Kami berpikir BNPT, KPK, dan BNN berharap itu di luar KUHP,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut La Ode, aturan tindak pidana korupsi sangat dinamis, mengingat perkembangan ketentuan tersebut akan sulit jika tetap diatur dalam KUHP.

“Karena untuk beberapa hal perkembangannya itu sangat dinamis, kalau di dalam KUHP untuk melakukan perubahan itu sangat sulit karena KUHP itu kodifikasi,” paparnya.

Apabila delik tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP, tambah La Ode, akan membuat KPK kehilangan lex specialis-nya, untuk itu tindak kejahatab khusus seperti korupsi harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kemarin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP bersama Pemerintah menyepakati tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP.

Dalam rapat Panja tersebut, Menkumham Yasonna meyakinkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi tak akan dilemahkan. Ia bersikukuh harus ada aturan secara umum yang mengatur tindak pidana korupsi.

“Justru dengan KUHP yang baru, kita tambah hasil konvensi tentang beberapa tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak ada, yaitu misalnya memperdagangkan pengaruh,” ujarnya di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

 

Share This: