KPK Ingin Peradilan Koneksitas Untuk Kasus Helikopter AW 101

Helikopter Agusta Westland AW101 (Foto:militer.or.id)
_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ingin  dibentuk Peradilan Koneksitas dengan pihak TNI untuk kasus pengadaan helikopter Agustwa Westland (AW) 101. KPK juga ingin membentuk tim gabungan, seperti halnya dalam kasus pengadaan helikopter Mi-17 di Kejaksaan beberapa tahun lalu.

Namun proses peradilan konektivitas itu tidak sederhana, karena sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung.“Pingin saja adanya peradilan konektivitas,” ungkap Ketua KPK, Agus Raharjo di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

“Tetapi arus mengajukan ke MA. Nanti (peradilan koneksitas) satu penuntut dari Militer, penuntut lain dari jaksa KPK.  Itu tidak mudah, lama,” tambah Agus.

Terkait wacana tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, belum ada rencana peradilan dan penyidikan koneksitas. Hal ini menyangkut teknis mekanisme dan izin yang harus dikoordinasikan dengan pihak MA, untuk menentukan majelisnya dan teknis perkaranya.

“Disidang di pengadilan tipikor misalnya, hanya murni soal tipikor. Kalau ada pelanggaran lain, belum selesai dibicarakan, karena kasus ini harus segera ditangani terkait pengumpulan bukti- bukti. Saat ini kewenangan masih masing-masing. KPK menangnani indikasi tipikor pelaku sipil/swasta, POM TNI untuk pelaku dari kalangam militer,” beber Febri.

 

Seperti diketahui, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bekerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka terkait pengadaan helikopter Agustwa Westland AW101.

Tiga tersangka dalam kasus helikopter Agusta Westkand AW 101  adalah Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

Panglima Jendral TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan, pembelian helikopter tersebut menyebabkan potensi kerugian negara sekitar 220 miliar. Nilai kontrak pengadaan helikopter tersebut adalah Rp 738 miliar. Hingga saat ini POM TNI bersama dengan KPK telah memeriksa sejumlah 13 saksi. 6 saksi dari unsur TNI dan tujuh orang dari unsur sipil.

Share This: