KPK Kembali Periksa Salliyawati

_

JAKARTA, BALAIKITA.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali periksa Salliyawati sebagai saksi kasus dugaan suap dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk Emirsyah Satar.

“Beliau adalah salah satu pegawai swasta di Connaught International Pte. Ltd dan juga perusahaan yang sama dengan Soetikno Soedarjo (SS) yang jadi tersangka. Pada hari ini kami tentu sedsng menggali informasi lebih lanjut dari saksi,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat Konfrensi Pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa pihak KPK juga telah meminta pihak imigrasi untuk melakukan pencegatan berpergian ke luar negeri Sally.

“Artinya keterangan saksi dibutuhkan dan cukup penting dalam perkara ini,” bebernya.

Terkait agenda pemanggilan Salliyawati pada hari ini, Febry menjelaskan berkaitan dengan peristiwa dugaan kasus penyuapan yang dilakukan oleh SS kepada Emir.

“Kami periksa saksi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai salah satu pegawai level manager di perusaan tersebut. Sehingga kami anggap saksi mengetahui bebrapa rangakian peristiwa dalam proses indikasi suap yang diterima Emirsyah ¬†terkait pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia,” bebernya.

Sebelumnya sekitar pukul 16.00, usai diperiksa Salliyawati langsung pergi tanpa berkata dan memilih menghindari awak media dengan menutup wajahnya dengan sebuah majalah.

Seperti diketahui perusahaan Connaught International Pte. Ltd merupakan perusahaan yang digunakan oleh Soetikno Soedarjo untuk melakukan transaksi suap dengan Emirsyah Satar, atas pengadaan mesin-mesin pesawat yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PRC.

Sejauh ini, Emirsyah sebagai penerima suap telah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) dan (b) atau Psal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHAP 36. Sedangkan Soetikno sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 UU Tipikor JO pasal 54 ayat 1 ke 1 atau pasal 64 ayat 1 KUHAP 36.

Share This: