KPK Kembali Tetapkan Tersangka dalam Kasus e-KTP

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Anggota Komisi II DPR, Markus Nari sebagai tersangka yang diduga menghalangi proses hukum atas kasus indikasi korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

 

“KPK menetapkan MN anggota DPR 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangnai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan pemeriksaan di sidang tersangka atau saksi di pengadilan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

 

Dijelaskan Febri MN diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan pemeriksaan di sidang tersangka atau saksi pengadilan dalam sidang e-KTP tahun  2011-2012 pada kemendagri dengan terdakwa Imran dan Sugiharto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Jakarta Pusat.

 

Selain itu, MN dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka MSH dalam persidangan e-KTP.

 

Dijelaskan Febri, usai melakukan penyidikan terhadap MSH dan sejumlah saksi, MN diduga mencoba mempengaruhi salah satu terdakwa dalam kasus e-KTP untuk memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan posisi MN dalam rangkaian besar proses e-KTP ini.

 

 

“MN mencoba mempengaruhi saksi termasuk kaitan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan dengan tersangka MSH,” jelas Febri.

 

Dengan adanya penetapan tersangka yang disematkan terhadap Markus, Pihak KPK melakukan pencegahab keluar negeri sejak 30 Mei 2017 hingga 6 bulan ke depan.

 

Dan atas perbuatannya yang bersangkutan disangkakan dengan pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Share This: