KPK, Minta penjelasan Kemenkumham soal Pembebasan Bersyarat Jaksa Urip

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk menjelaskan atas tidak maksimalnya hukuman terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Urip  telah mendapat bebas bersyarat pada Jumat (12/5) lalu.

‘KPK tentu kecewa jika kemudian vonis tidak bisa dijalankan secara maksimal. Benar ada ketentuan remisi dan bebas bersyarat tapi tentu harus dilakukan dengan hati-hati, “Ini lebih baik dijelaskan Kemenkumham,”  kata  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Permintaan penjelasan terhadap Kemenkumham ini dikarenakan, Jaksa Urip baru menjalani sembilan tahun dari 20 tahun vonisnya, atau belum menjalani 2/3 dari masa hukuman sesuai ketentuan.

‘Jangan sampai kemudian pemerintah dinilai tidak konsisten. Di satu sisi bicara soal komitmen pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain ada kelonggaran- kelonggaran yang ditemukan oleh publik. Ketika  (ada terpidana) divonis 20 tahun., tetapi hanya menjalani kurang dari setengahnya.  Ini  kurang baik,” jelas Febri.

Untuk menghindari kejadian seperti ini terjadi kembali, menurut seharusnya Kemenkumham meneggakkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Ini harus diperhatikan dan ditegakkan secara lurus tentu saja yang menegakkan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Jumat, 12 Mei 2017 lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status bebas bersyarat kepada Urip.

Berdasar ptusunan kasasi, Mahkamah Agung menkatuhkan putusan 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Urip, karena menerima suap sebesar US$ 660 ribu dari Artalyta Suryani, orang dekat obligor BLBI Sjamsul Nursalim.

Share This: