KPK Minta tidak Dilemahkan

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (9/3) ini mulai menyidangkan kasus e-KTP yang diduga melibatkan banyak tokoh besar. Untuk itu KPK meminta agar tidak diganggu oleh siapapun.

KPK menduga rencan revisi UU nomor 30 tahun 2002, eda kaitannya dengan penanganan kasus e-KTP. Oleh karen itu KPK menegaskan, menolakan langkah sejumlah pihak yang kembali mendorong revisi Undang-undang KPK.

“Kami berharap kewenangan KPK jangan digangu lagi sama semua pihak. Apalagi terkait dengan ini (kasus e-ktp),” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Ia melanjutkan, rencana revisi UU ini bukan pertama kali dilakukan oleh berbagai pihak. Dimana sejumlah poin dalam revisi yang didorong saat ini bakal melemahkan KPK seperti sebelumnya.

Dirinya mencontohkan seperti penyadapan harus dilakukan setelah ada bukti permulaan yang cukup. Sementara di UU saat ini penetapan tersangka dan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya sama saja ke depan kalau penyadapan seperti itu tidak ada lagi OTT.

“Apa seperti itu yang diharapkan semua pihak. Saya kira cukup UU yang ada saat ini kami berharap kerja yang dilalukan kpk menangani berbagai kasus korupsi termasuk e-ktp kemudian tidak ada upaya pelemahan KPK,” tegasnya.

Setelah sempat redup, revisi UU KPK kembali mencuatĀ lagi melalui sosialisasi yang digencarkan oleh Badan Keahlian DPR (BKD). Diketahui, BKD intens menggelar sosialisasi mengenai revisi UU KPK ke sejumlah kampus beberapa waktu belakangan ini. Sosialisasi tersebut beriringan dengan langkah KPK yang akan membongkar nama-nama besar yang terlibat dugaan korupsi e-KTP di persidangan yang digelar perdana pada Kamis (9/3).

Share This: