KPK Pelajari Rencana Hak Angket oleh DPR

_

KPK akan mempelajari keputusan DPR untuk mengadakan Hak Angket terhadap KPK. Hak angket merupakan konsekuensi yang harus dihadapi di dalam sebuah negara yang berdasarkan undang-undang. Untuk itu KPK akan mempelajarinya terlebih dahulu.

“Palu tentang hak angket sudah diketok di paripurna DPR. Namun kami juga mendengar ada  penolakan dari sejumlah anggota DPR, dan bahkan ada fraksi yang walkout,” Wakil Pimpinan KPK, Laode M. Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Dalam Sidang Paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Jumat (28/4/2017) hari ini, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah telah mengetuk palu yang memutuskan akan menggulirkan hak angket tersebut kepada KPK. Sidang pada siang hari ini di Gedung DPR Senayan pun diwarnai aksi walk out (WO) oleh sejumlah anggota dewan.

Dalam rapat siang ini, 3 fraksi mulai dari Gerindra, PPP, dan Demokrat menyatakan penolakan terhadap usulan hak angket tersebut.

UU MD3 menyebutkan,  usul menjadi Hak Angket bisa berjalan jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengn persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Menurut Febi, Hak Angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh Penyidik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus E-KTP, 30 Maret 2017.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada 17-18 April 2017, Komisi 3 meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam.  Karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan         e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang dilakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini.

“Jika bukti-bukti dibuka,  itu beresiko dan akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP,” tambahnya.

Febri menambahkan, segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK.

“Dalam masa reses ini, kami juga berharap banyak masukan dari masyarakat baik terhadap para wakilnya di DPR ataupun terhadap KPK untuk memprioritaskan proses hukum penuntasan kasus e-KTP,” bebernya.

Namun yang pasti, tegas Febri,  KPK tetap akan fokus pada penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk EKTP dan BLBI yang sekarang sedang berjalan.

 

 

Share This: