KPK Periksa Rizal Ramli Terkait BLBI

_

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli dipanggil KPK. Rizal dipanggil KPK untuk diminatai pendapatnya, dalam kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI).

“Tiga tahun yang lalu sudah diperiksa kasus ini dengan pak Kwik Kian Gie sebagai sebagai saksi ahli. Saya tidak tahu kenapa kasusnya tiga tahun hilang, nongol kembali,” ungkap Rizal saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selaaa (2/5/2017).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim era Joko Widodo ini juga menjelaskan, dulu waktu Baharudin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung dirinya memang sering dimintakan pendapat, untuk kasus-kasus yang di dalam bidang ekonomi. Karena waktu itu Jaksa Agung hanya mengerti aspek hukumnya, namun tidak mengerti aspek ekonominya.

“Pandangan dan analisa yang saya sampaikan biasanya dijadikan sebagai bahan acuan tim hukum di Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Rizal Ramli berharap, dengan kehadirannya sebagai saksi hari ini di KPK, akan membuka titik terang dari kasus BLBI.

“Hanya saja kami berharap kasus ini tidak tertukar guling dari kasus yang lain. Seperti teman-teman ketahui, ada (kasus) e-KTP ada kasus BLBI, ini pelakunya elite semua. Kami berharap, dan kami percaya Ketua KPK tidak akan melakukan tukar guling dalam hal ini,” ungkapnya.

Kembali bergulirnya kasus ini pada era pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, menurut Rizal Ramli, dapat menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan pemerintahan yang bersih.

“Dan kami meminta agar supaya pemerintahan Pak Jokowi all out membuka dua kasus ini, karena beliau tidak terlibat. Ini kesempatan, momentum, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, dan good governance di Indonesia,” tukasnya.

Sebelumnya pada (17/4) lalu  KPK telah memanggil Rizal Ramli.  Namun ketika itu Rizal Ramli tak hadir. Selain itu pula KPK juga telah menjadwalkan untuk menghadirkan Artalyta Suryani pada (25/4) lalu, namun Arthalita juga tak hadir.

Pemanggilan untuk kasus BLBI berikutnya untuk Mantan Menteri Koordinator Bidang‎ Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie pada (20/4) lalu. Pasca diperiksa, Kwik mengatakan dirinya diperiksa terkait kasus penerbitan SKL BLBI untuk BDNI.

KPK sendiri telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung, sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Share This: